Jum'at, 17/04/2026 06:37 WIB

BKKBN Mutakhirkan 15,6 Juta Data Keluarga di Indonesia

Supianto | Rabu, 02/08/2023 06:57 WIB






Angkat ini sudah mencapai 99,79 persen dari target Pemutakhiran tahun 2023 terhadap hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK-21).

Kader Pendata dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan pendataan. (Foto: Ist)

JAKARTA, Jurnas.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah memutakhirkan 15.668.112 data keluarga di seluruh Indonesia. Pemutakhiran data ini dilakukan selama satu bulan yakni dari 1 Juli hingga 31 Juli 2023.

 

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pelaporan dan Statistik (Laptik) BKKBN, Lina Widyastuti mengatakan, angkat ini sudah mencapai 99,79 persen dari target Pemutakhiran tahun 2023 terhadap hasil Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK-21).

"Hingga hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, pukul 23.59 WIB telah dimutakhirkan 15.668.112 data keluarga di Indonesia. Jumlah capaian ini yang dimutakhirkan ini sudah 99,79 persen dari target," kata Lina dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (2/8).

Menurut Lina, sebanyak 21 provinsi telah menyelesaiakan pemutakhiran ini dengan tingkat pencapaian 100 persen atau melebihi dari target. Pencapaian tertinggi pertama di Provinsi Jambi dengan 104,43 persen, disusul Provinsi Bangka Belitung 104,32 persen, dan Provinsi Gorontalo dengan pencapaian target 103,62 persen.

Untuk target sasaran data keluarga terbanyak yang dimutakhirkan meliputi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Ketiga provinsi ini telah menyelesaikan 100 persen. "Ketiga provinsi dengan target pemutakhiran terbesar ini yang memberikan kontribusi terbesar dalam penyelesaian pemutakhiran," tuturnya.

Provinsi Jawa Barat yang ditarget 2.761.113 telah memutakhirkan 2.518.395 data keluarga telah mencapai 103,51 persen. Provinsi Jawa Timur yang ditarget 2.066.146 telah memutakhirkan 102,97 persen. Provinsi Jawa Tengan yang ditarget 1.675.510 telah memutakhirkan 99,12 persen dari target.

Kendati target penyelesaian pemutakhiran telah mencapai 99,72 persen, Lina mengatakan ada enam provinsi masih berada di bawah rata-rata pencapaian nasional, tetapi sudah di atas 90 persen.

"Keenam provinsi ini meliputi Maluku (87,69 persen), Kalimantan Barat (81,53 persen), Papua Barat (79,08 persen), Nusa Tenggara Timur (77,02 persen), Kalimantan Utara (76,14 persen) dan Papua (65,04 persen)," ujar Lina.

Diperpanjang

Sementara itu melalui Surat Edaran nomor 4 tahun 2023 yang ditandatangani Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, pelaksanaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga waktunya diperpanjang selama sepekan.

Melalui surat edaran ini, provinsi-provinsi yang belum menyelesaikan target pemutakhiran diberi waktu perpanjangan hingga tanggal 7 Agustus 2023, pukul 23:59 WIB. Perpanjangan ini dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan keluarga terdata 100 persen pada sasaran wilayah pendataan sehingga hasilnya bisa 100 persen.

 

Tahun 2023 merupakan tahun kedua dilakukannya pemutakhiran terhadap data hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK-21), berhasil memetakan sebanyak 68 juta keluarga Indonesia secara by name by address.

Dalam Pemutakhiran PK-21 tahun 2023 ini BKKBN menurunkan 101.236 kader pendata yang mendatangi keluarga yang tersebar di 13.263 desa di seluruh Indonesia.

Pemutakhiran dilakukan dengan dua metode pengumpulan data, yaitu metode formulir (paper based) dan telepon pintar (smartphone) yang ditentukan berdasarkan pemetaan yang dilakukan provinsi.

Pemutakhirkan Data Keluarga Indonesia oleh BKKBN dilakukan dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat mutasi dan mendata keluarga baru yang belum ada dalam BDKI (Bank Data Keluarga Indonesia) melalui kunjungan rumah ke rumah dengan cara mewawancara dan atau mengobservasi kepala keluarga, yang dilakukan secara serentak pada waktu yang telah ditentukan.

Wilayah Pemutakhiran PK-21 tahun 2023 dilaksanakan pada desa/kelurahan yang terpilih sebagai sampel dan desa/kelurahan dengan cakupan keluarga terdata rendah.

Data BKKBN Dimanfaatkan Kementerian dan Lembaga Negara

Selain untuk meningkatkan akurasi dan kualitas data pensasaran Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), Percepatan Penurunan Stunting serta Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga juga digunakan oleh kementerian dan lembaga negara.

Setidaknya ada enam kementerian dan lembaga negara yang memanfaatka data keluarga dari BKKBN. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program Bedah Rumah.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga memanfaatkan hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga ini untuk bantuan pemberian telur dan daging ayam kepada keluarga berisiko stunting melalui Program Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah.

Selanjutnya Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk pemetaan indikator SDGs dan keluarga beresiko stunting secara geospasial, Kemenko PMK dan TNP2K dalam hal pemeringkatan kesejahteraan sosial Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Universitas Muhamadiyah Jakarta (UMJ) menurut Hasto Wardoyo memanfaatkan data hasil Pemutakhiran itu untuk penyaluran program bantuan gizi nusantara pada lokus KKN Tematik.

Sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memanfaatkan hasil Pemutakhiran itu untuk penyaluran Set Top Box (STB) kepada keluarga miskin.

KEYWORD :

Data Keluarga BKKBN Pendataan Keluarga




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :


TERKINI

TERPOPULER