Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo menghadiri Musyawarah Daerah Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Provinsi Jawa Tengah di Hotel Quest Jalan Plampitan Semarang, Jumat (18/2).
JAKARTA, Jurnas.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencan Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo mengungkapkan percepatan penurunan stunting yang terjadi dalam dua tahun terakhir dipengaruhi juga oleh faktor sensitif di antaranya berupa pengadaan air bersih atau layak minum dan sanitasi seperti jamban.
"Alhamdulillah, yang berisiko stunting telah turun menjadi 21,6 persen (SSGI 2022) sebagai dampak positif tatakelola air bersih dan sanitasi. Juga perbaikan rumah tidak layak huni," ujar Kepala BKKBN saat menerima audiensi siswa Sekolah Kantor Staf Presiden RI, Rabu siang (12/7)
Hasto mengatakan, terjadinya percepatan penurunan stunting juga didukung intervensi para menteri, gubernur, bupati dan walikota melalui program percepatan penurunan stunting di tingkat daerah. Termasuk adanya gerakan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) yang melibatkan banyak kalangan dari lingkungan TNI/Polri, pemerintah, perusahaan swasta hingga masyarakat.
"Intervensi percepatan penurunan stunting kita lakukan secara keroyokan . Alhamdulillah, hasilnya terlihat, dan pada 2024 nanti diharapkan target 14 persen prevalensi stunting terwujud. Atau bisa jadi di bawah itu melihat gerakan PPS sangat masif dilakukan," ujar Hasto.
Di tengah angka prevalensi stunting yang menurun sekitar 2,8 persen per tahun, Hasto mengakui bahwa indikator stunting masih terlihat belum membaik. "Inilah yang nanti kita selalu rapat koordinasi dalam rangka mengawal indikator ini tercapai," tutur Hasto.
Lebih jauh, Hasto menjelaskan, intervensi terhadap kasus stunting juga dilakukan berdasarkan faktor spesifik, seperti pemberian tablet tambah darah kepada ibu hamil yang berisiko melahirkan anak stunting. Intervensi yang sama juga dilakukan terhadap remaja putri yang anemia.
Hasto juga mengingatkan para ibu agar memberikan ASI eksklusif kepada bayinya selama enam bulan. Data yang dimiliki BKKBN menunjukkan saat ini pemberian ASI eksklusif baru 66 persen.
Integrasikan Kependudukan dengan Pembangunan Daerah, Kepala BKKBN Tekankan Perubahan Mindset
"Targetnya lebih dari 70 persen. Kalau bayi tidak mendapatkan ASI eksklusif wajar kalo stunting karena itu sumber (gizi) utama bayi," ucap mantan bupati Kulon Progo itu.
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Brian Sri Prahastuti, yang mendampingi siswa tersebut mengeluhkan sulitnya mendapatkan data yang valid untuk sasaran air bersih dan sanitasi dari pemerintah daerah setempat.
Namun begitu, dari hasil monitoring dan pemetaan lapangan Kantor Staf Presiden, kata Brian, dari 12 provinsi yang teridentifikasi, didapat 15 kabupaten yang sanitasi dan akses air minumnya kurang dari 50 persen.
Setelah mendapat penjelasan dari Hasto terkait kegiatan pendataan yang dilakukan BKKBN yang dimutakhirkan setiap tahun, Brian mengatakan pihaknya akan menggunakan data Pendataan Keluarga karena bersifat mikro dan spesifik memuat data "by name by address."
KEYWORD :Kepala BKKBN Hasto Wardoyo Angka Stunting Turun Faktor Sensitif
