Jum'at, 03/05/2024 07:27 WIB

BKKBN Cetak Tim Pendamping Keluarga yang Hebat

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo mengatakan, pendampingan keluarga berisiko stunting ini dilakukan oleh TPK yang terdiri dari unsur Bidan/tenaga Kesehatan, Kader Tim Penggerak PKK dan Kader KB.

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo. (Foto: Supianto/Jurnas.com)

JAKARTA, Jurnas.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyelenggarakan "Kelas Tim Pendamping Keluarga yang andal, berempati, dan bersahabat (TPK Hebat) Seri I Tahun 2023 secara hybrid, Rabu (14/6).

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo mengatakan, pendampingan keluarga berisiko stunting ini dilakukan oleh TPK yang terdiri dari unsur Bidan/tenaga Kesehatan, Kader Tim Penggerak PKK dan Kader KB.

"TPK berperan penting dalam memberikan KIE/Penyuluhan, fasilitasi layanan rujukan kesehatan dan fasilitasi layanan bantuan sosial kepada sasaran keluarga mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu pascapersalinan dan anak usia 0-59 bulan," kata Hasto.

Diharapkan melalui enam seri Kelas TPK Hebat yang akan membahas isu-isu terkait pendampingan keluarga, teknis pengisian Elsimil, tatalaksana dalam pendampingan keluarga, fasilitasi layanan rujukan, dan bantuan sosial serta teknis KIE efektif dan efisien.

Bersama pakar dan pemangku kebijakan tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan TPK dalam memberikan pelayanan KIE dalam pendampingan keluarga; juga dapat meningkatkan cakupan dan kualitas pendampingan bagi catin/Calon PUS, Ibu Hamil, Ibu Pascapersalinan dan Baduta/Balita oleh TPK Hebat melalui kerja keras, kerja cerdas dan kolaboratif", tambahnya.

"Kemudian, target 2014 yang sudah dituangkan di dalam BPJS 2020-2024 bahwa kita ditargetkan 14 persen di tahun 2018. Saat ini kita masih berada di angka 21,6 persen. Jadi, ini sudah cukup baik sebenarnya kalau kita melihat dari apa namanya trend penurunan," kata Hasto.

Sejak 2018, BKKBN sudah bisa menurunkan atau tidak sekitar 9,2 persen dari 30,8 persen, tahun 2018 menjadi 21,6 persen.

"Tahun 2022 ini jauh lebih baik sebetulnya dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam periode 2013 - 2018 kita bisa menurunkan dalam 5 tahun Hanya 6,4 persen. Jadi ini sebetulnya merupakan peningkatan sekitar satu setengah kali lipat," ucapnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Keluarga Nopian Andusti berharap kegiatan ini menghasilkan beberapa keluaran, yaitu Meningkatnya kualitas capaian dan kualitas pendampingan Calon Pengantin/Calon Pasangan Usia Subur, Ibu Hamil, Ibu Pascapersalinan dan Baduta/Balita, meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan keterampilan TPK dalam melakukan pelayanan KIE, fasilitasi pelayanan rujukan dan bantuan sosial kelompok sasaran,” kata Nopian.

"Percepatan penurunan stunting yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 dan RAN PASTI 2021-2024, dilakukan salah satunya melalui pendekatan berbasis keluarga berisiko stunting yang menjangkau kelompok sasaran, yakni remaja, calon pengantin (catin)/ calon Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil, ibu pasca persalinan dan menyusui, serta anak 0-59 bulan," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden, Suprayoga Hadi menjelaskan bahwa tim pendamping keluarga berjumlah 593.137 orang di seluruh Indonesia.

PPK telah melakukan pendampingan kepada 5,7 juta keluarga berisiko stunting langkah yang kegiatan pendampingan tersebut meliputi penyuluhan fasilitasi pelayanan rujukan, fasilitasi bantuan sosial, serta survei untuk mendeteksi diri faktor risiko stunting.

"Semua kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan keluarga beresiko stunting dengan sasaran prioritas calon pengantin calon pasangan usia subur ibu hamil ibu pasca persalinan dan anak usia 0 sampai dengan 59 bulan sebagai permulaan pada tanggal 12 Mei 2022 telah melaksanakan kegiatan apresiasi agar TPK bergerak yang dihadiri oleh Kepala Staf presiden Gubernur Jawa bukan Walikota hingga 600.000 TPK," ungkap Suprayoga.

"Terkait dalam hal ini di dalam rapat tersebut disampaikan beberapa arahan pokok kepada Menteri dan lembaga untuk pelaksanaan program kedepannya, salah satunya bahwa menyampaikan bahwa untuk mencapai target 14 persen di tahun 2024, maka tahun terakhir harus fokus pada intervensi yang menyasar pada penyebab langsung dari dan juga kelompok," imbuh Prayoga.

KEYWORD :

Tim Pendamping Keluarga Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting BKKBN Hasto Wardoyo




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :