Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. (Foto: Azka/Man)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta PLN cermat dan ekstra hati-hati dalam menjalin kerjasama pengembangan transisi Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) dengan perusahaan konstruksi China.
Menurut dia, PLN harus lebih berhati-hati memilih mitra kerja untuk menjalankan program stategis nasional (PSN). Jangan sampai, kesalahan memilih vendor, menyebabkan program strategis nasional menjadi mangkrak atau membengkak biayanya.
Seperti diberitakan, pekan ini PLN secara resmi menjalin kerjasama dengan China Communications Construction Dreging Co., Ltd, untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur EBET di Indonesia.
"Harusnya peristiwa yang terjadi di proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) dapat menjadi pelajaran berharga bagi manajemen PLN dalam memilih mitra kerjasama. Di proyek itu Indonesia sangat dirugikan karena harus membayar bunga lebih besar dan waktu pekerjaan yang molor lebih lama. Dari proyek bisnis to bisnis, jadi melibatkan negara. Ujung-ujungnya Indonesia terjebak utang yang lebih besar," ujar Mulyanto kepada wartawan, Selasa (23/5).
Karena itu, Mulyanto minta PLN jangan terburu-buru membuat komitmen terkait mega proyek ini. PLN juga harus cermat dan profesional dalam bekerja sama dengan perusahaan asing, serta mengutamakan negara yang sudah berpengalaman menjalani program transisi EBET ini.
"Semua proyek strategis nasional tidak harus dikerjasamakan dengan perusahaan China. Apa memang sudah ada arahan seperti itu?" singgung Mulyanto.
Wakil Ketua FPKS DPR RI itu menegaskan Indonesia adalah negara berdaulat yang tidak boleh diatur oleh kepentingan asing manapun.
Sofyan Djalil Diangkat jadi Wakil Komut Intiland
“Berbagai kerjasama yang dikembangkan harus mengutamakan dan menguntungkan kepentingan nasional,” demikian Mulyanto.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi VII Mulyanto PKS PLN energi baru EBET
