Imran Khan (Foto: AFP)
JAKARTA, Jurnas.com - Pengadilan tinggi Pakistan telah memerintahkan polisi untuk menunda operasi penangkapan Imran Khan hingga Jumat, untuk meredakan gelombang kekerasan yang membuat para pendukung mantan perdana menteri itu terlibat baku tembak dengan pasukan keamanan.
Ajudan Khan, Fawad Chaudhry pada Kamis mengatakan Pengadilan Tinggi Lahore memperpanjang perintah untuk menghentikan operasi polisi untuk satu hari lagi. Menteri Penerangan Negara Amir Mir membenarkan perintah pengadilan tersebut.
Pengadilan juga memerintahkan partai Khan Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) untuk tidak mengadakan rapat umum pemilihan yang direncanakan di Lahore pada hari Minggu, ketika pertandingan final turnamen kriket Twenty20 Liga Super Pakistan (PSL) yang sedang berlangsung akan dimainkan di kota tersebut.
Pada Selasa dan Rabu, puluhan pendukung Khan, bersenjatakan pentungan dan ketapel, membarikade rumahnya untuk mencegah pasukan keamanan menangkapnya karena tidak muncul di pengadilan atas kasus di mana dia dituduh menjual hadiah negara secara ilegal yang diberikan kepada dia selama dia menjadi perdana menteri. Khan membantah tuduhan itu.
Upaya perintah pengadilan untuk menangkap Khan, yang dimulai pada Selasa, memicu bentrokan antara pendukungnya dan pasukan keamanan di lingkungannya di Lahore, menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas politik di Pakistan yang bersenjata nuklir karena menghadapi krisis ekonomi.
Kekerasan, di mana pengunjuk rasa membakar kendaraan polisi, sebuah truk meriam air dan puluhan mobil dan sepeda motor dan melemparkan bom bensin ke pasukan keamanan yang menembakkan gas air mata dan peluru karet, mereda setelah pengadilan tinggi menghentikan operasi polisi pada hari Rabu.
Pengadilan rendah di Islamabad telah mengeluarkan surat perintah terhadap mantan pemain kriket internasional Khan karena menentang perintah untuk hadir di pengadilan atas tuduhan bahwa dia secara tidak sah menjual hadiah negara yang diberikan kepadanya oleh pejabat asing ketika dia menjadi perdana menteri dari 2018 hingga 2022.
Khan membantah tuduhan tersebut.
Komisi Pemilihan Pakistan telah memutuskan Khan bersalah dan melarangnya memegang jabatan publik untuk satu masa jabatan parlemen.
Proses hukum terhadap Khan dimulai setelah dia dicopot dari jabatannya dalam pemungutan suara parlemen awal tahun lalu. Sejak itu, dia menuntut pemilihan cepat dan mengadakan unjuk rasa nasional, dan ditembak dan terluka di salah satu unjuk rasa ini.
Perdana Menteri saat ini Shehbaz Sharif telah menolak tuntutan Khan, dengan mengatakan pemilihan akan diadakan sesuai jadwal akhir tahun ini.
Sumber: Al Jazeera
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Pakistan Imran Khan Internasional
