Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Maman Imanulhaq. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Komitmen Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem terus digalakan. Kali ini, Presiden Jokowi memerintahkan seluruh kepala daerah untuk bersama-sama menekan angka kemiskinan ekstrem hingga 0 persen di tahun 2024.
Bagi Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq, komitmen Presiden ini menjadi pelecut bagi semua kepala daerah untuk serius menangani masalah kemiskinan di daerah masing-masing, serta harus optimis bisa menekan angka kemiskinan ekstrem hingga 0 persen di 2024.
“Kalau optimis memang kita harus optimis, tetapi yang penting seperti yang berulang-ulang saya katakan, yang harus kita lakukan adalah melakukan validasi, validasi data kemiskinan PTKS,” kata Maman kepada wartawan, Senin (23/1).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan, langkah pertama yang harus dilakukan oleh para kepala daerah adalah memvalidasi data agar setiap kebijakan yang dilakukan efektif. Dengan validasi data yang baik, maka target untuk menurunkan angka kemiskinan bisa terjadi di tahun 2024.
“Nah setelah data itu bisa diperoleh maka kita harus bikin skema pengentasan kemiskinan yang efektif tidak hanya dengan program-program tetapi harus program terpadu. Sehingga misalkan target dalam satu tahun ada 10 juta orang miskin bisa kita entaskan, itu bisa tercapai,” ucapnya.
Berdasarkan data yang akurat, maka kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim bisa terealisasi, dan setelah itu dilanjutkan dengan penanganan stunting. Lewat validasi data, pemerintah juga bisa memetakan lokasi-lokasi yang tergolong miskin ekstrin, dan bisa ditangani dengan baik.
“Iya, jadi semua kita prioritasnya adalah kemiskinan ekstrem setelah itu stunting. Nah kita harus jelas dulu yang miskin itu di mana saja, siapa saja, kalau data PTKS itu sudah jelas. Nah tinggal programnya, bukan hanya program parsial tetapi harus program yang terpadu,” ujarnya.
“Misalnya Rutilahu sekarang sudah berubah jadi rumah sehat terpadu, itu kan di dalamnya di samping rumahnya dibangun di unit usahanya pun dibangun,” tambahnya.
Dijelaskan Maman, pemerintah pusat maupun daerah saat ini harus melakukan validasi data dan strategi program yang jelas. Tujuannya agar bisa memetakan mana saja yang sudah mendapat program pemerintah terkait pengentasan kemiskinan.
“Iya kalau saya masukannya tadi validasi data strategi program yang jelas dan menyeluruh terpadu. Evaluasi yang betul-betul terus-menerus di mana yang sudah dapat program, mana yang sudah mengentas dari kemiskinan tidak perlu dapat program lagi. Jadi jangan carut-marut data itu yang penting,” jelasnya.
Lewat validasi data strategi program ini, anak buah Muhaimin Iskandar ini yakin betul keinginan Presiden Jokowi untuk mengentaskan kemiskinan di 2024 akan terealisasi. “itu sangat penting ya. iya betul,” tutup Maman.
KEYWORD :
Warta DPR PKB Maman Imanulhaq Jokowi kemiskinan kepala daerah
