WHO ; Pembatasan Baru diberlakukan di Seluruh Dunia. (Foto: thedailystar)
JAKARTA, Jurnas.com - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan kurangnya data membuat sulit untuk membantu China mengelola risiko lonjakan COVID-19 selama liburan Tahun Baru China. Hal ini karena ekonomi terbesar kedua di dunia dibuka kembali setelah tiga tahun isolasi.
Liburan, yang dikenal sebelum pandemi sebagai migrasi tahunan terbesar di dunia, terjadi di tengah meningkatnya pertikaian diplomatik terkait pembatasan COVID-19 yang membuat Beijing memperkenalkan pembatasan transit warga negara Korea Selatan dan Jepang pada Rabu (11/1).
Virus ini menyebar tanpa terkendali di China setelah Beijing tiba-tiba mulai membongkar pembatasan yang sebelumnya ketat pada awal Desember menyusul protes bersejarah.
WHO mengatakan masih belum memiliki cukup informasi dari China untuk membuat penilaian penuh tentang bahaya lonjakan tersebut. "Kami telah bekerja dengan rekan-rekan China kami," kata Direktur Departemen Koordinasi Siaga dan Respons WHO, Abdi Rahman Mahamud.
Dia mengatakan bahwa negara tersebut memiliki sejumlah strategi terkait orang-orang yang bepergian dari daerah berisiko tinggi ke daerah berisiko rendah, serta pada aspek pengujian dan klinik. "Tapi untuk memahami lebih baik, kami membutuhkan data itu," tambah dia.
Hal ini juga menjadi masalah dalam bekerja sama dengan China tentang cara mengurangi risiko perjalanan menjelang Tahun Baru Imlek, yang secara resmi berlangsung mulai 21 Januari.
Negeri Tirai Bambu mencabut mandat karantina untuk pelancong yang datang pada Minggu, salah satu sisa terakhir dari rezim pembatasan COVID-19 yang paling ketat di dunia.
Pencabutan mandat itu menimbulkan kekhawatiran tentang skala dan dampak wabah mendorong lebih dari puluhan negara untuk menuntut hasil tes COVID-19 negatif dari orang yang datang dari China.
Di antaranya, Korea Selatan dan Jepang juga membatasi penerbangan dan memerlukan tes pada saat kedatangan, dengan penumpang yang dinyatakan positif dikirim ke karantina. Di Korea Selatan, karantina ditanggung sendiri oleh pelancong.
Sebagai tanggapan, kedutaan besar China di Seoul dan Tokyo mengatakan pada Selasa bahwa mereka telah menangguhkan pemberian visa jangka pendek untuk pelancong ke China.
Hal itu memicu protes resmi dari Tokyo. Sementara Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Park Jin mengatakan bahwa keputusan Seoul didasarkan pada bukti ilmiah, bukan diskriminatif dan bahwa tindakan balasan China "sangat disesalkan".
Memperdalam pertengkaran, pada Rabu, otoritas imigrasi China menangguhkan pembebasan visa transitnya untuk warga Korea Selatan dan Jepang. Sengketa yang meningkat dapat mempengaruhi hubungan ekonomi antara tetangga.
Operator department store Jepang Isetan Mitsukoshi Holdings dan operator supermarket Aeon Co mengatakan mereka mungkin harus memikirkan kembali transfer personel ke China tergantung pada berapa lama penangguhan berlangsung.
"Kami tidak akan dapat melakukan perjalanan bisnis jangka pendek, tetapi perjalanan seperti itu tetap berkurang selama COVID," kata sumber industri chip Korea Selatan yang menolak disebutkan namanya. "Tapi jika situasinya berlangsung lama, akan ada efeknya."
China mewajibkan hasil tes negatif dari pengunjung dari semua negara.
Sumber: Reuters
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
WHO China Korea Selatan Jepang Pandemi COVID-19 Tahun Baru China
