Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan. (Foto/dok. Kemenko Marves/Jurnas)
Jakarta, Jurnas.com - Indonesia tak bisa diintervensi oleh negara-negara lain. Kesuksesan penyelenggaraan Presidensi G20 2022 makin meningkatkan kepemimpinan Indonesia dalam pergaulan global . Ini bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia di mata global, sekaligus mengokohkan kedaulatan ekonomi nasional.
Hal itu, ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dalam siaran tertulisnya, diterima di Jakarta, Senin (5/12). "Jadi kita harus tahu bargaining position kita, dan itu penting untuk bernegosiasi dengan siapa pun. Saya bicara di forum B20 pada G20 kemarin, jangan pernah ada satu negara pun yang mendikte Indonesia. No country can dictate Indonesia. We know what we are going to do," tegas Menko Luhut.
Menko Luhut juga turut menekankan bahwa Indonesia merupakan negara yang besar, yang dapat mengatur urusan ekonominya secara mandiri. Pemerintah disebutnya juga akan tegas mengeliminasi intervensi-intervensi asing, apalagi yang berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.
Harga iPhone Anjlok di Rusia
Sebab, selain soal PDB yang besar di antara negara-negara G20, Indonesia juga negara populasi terbesar keempat di dunia, serta memiliki potensi sumber daya alam untuk pengembangan industri-industri prospektif seperti baterai listrik dan kendaraan listrik. "Indonesia memiliki hampir semua jenis mineral yang dibutuhkan dunia saat ini dengan jumlah besar, seperti nikel, tembaga, emas, perak, bauksit," ujarnya.
Beberapa komoditas unggulan Indonesia sering menerima berbagai tantangan dalam mencapai optimalisasi rantai pasok global. Contohnya, kelapa sawit, nikel dan tembakau yang sering mengalami berbagai bentuk hambatan dagang baik secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai kampanye negatif yang dibalut dengan dalih nilai-nilai universal, seperti lingkungan hidup atau kesehatan.
"Apa pun yang diusulkan ke pemerintah, kami akan pertimbangkan itu untuk diterima. Tapi jangan mendistorsi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apa pun usulannya, kalau mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sedang baik, saya pasti tidak setuju. Jadi, kita harus tunjukkan ke dunia bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang bisa mengatur dirinya. Negara-negara lain tidak perlu mengatur kita," ungkapnya.
Bukan jumawa belaka, Menko Luhut menjelaskan keberhasilan Indonesia dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif secara beruntun selama 30 bulan terakhir. Ini makin membuktikan tata kelola ekonomi nasional yang dilakukan secara mandiri dan berorientasi kepada kepentingan nasional memang kokoh.
PBB Desak Junta Myanmar Izin Bantuan Topan Mocha
Tak hanya pemerintah, masyarakat tanah air sejatinya juga enggan kedaulatan ekonomi nasional diusik negara-negara lain. Hal ini misalnya tercermin dari hasil ‘Survei Nasional: Persepsi Masyarakat terhadap Pancasila’ yang disusun oleh Pusat Kajian (Puska) Hukum dan Pancasila Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI).
Hasil survei menunjukkan bahwa 90% masyarakat Indonesia menolak adanya intervensi asing terhadap kebijakan-kebijakan nasional. Mereka menilai Indonesia harus berdaulat dan mengutamakan kepentingan rakyat. Survei ini dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap Pancasila yang dilakukan melalui jajak pendapat secara daring terhadap 1.000 responden.
Dari survei ditemukan bahwa 62% responden menganggap bahwa pemerintah masih berpegang dari Pancasila sebagai dasar pembuatan kebijakan, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam, meskipun hampir 40% sisanya mulai goyah. Namun, 90% responden menolak adanya intervensi terhadap kebijakan pemerintah di Indonesia," papar Kris Wijoyo Soepandji, salah satu peneliti Puska Hukum dan Pancasila serta Dosen Tetap FH-UI.
KEYWORD :Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan G20 pertumbuhan ekonomi Indonesia
