Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman beraudiensi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di ruang rapat Sekretariat Stunting, Senin (21/11).
JAKARTA, Jurnas.com - Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman beraudiensi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di ruang rapat Sekretariat Stunting, Senin (21/11).
Dalam audiensi tersebut, Algafry bertemu langsung dengan Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo untuk menyampaikan permasalahan stunting yang ada di wilayahnya. Ia mengatakan, salah satu persoalan yang dihadapi Bangka Tengah adalah kurangnya tenaga penyuluh Keluarga Berencana (KB).
"Kalau ada penerimaan tenaga penyuluh kami diprioritaskan karena kami untuk program KB semangat untuk menyukseskannya. Kami hadir ke sini bentuk dari keseriusan saya dalam menekan prevalensi stunting hingga satu digit di 2024," kata Algafry.
Kisah Pejuang Stunting di Tengah Minimnya Kesadaran Masyarakat, `Bersatu Kita Teguh Bertiga Kita Tangguh`
Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 menunjukkan prevalensi stunting Kabupaten Bangka Tengah sebesar 20 persen dan termasuk kategori kabupaten dengan angka stunting terendah nomor tiga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Algafry menyebutkan, Bangka Tengah sangat membutuhkan tenaga penyuluh karena letak geografisnya di pesisir pantai dimana masyarakat belum teredukasi dengan baik mengenai pola hidup bersih dan sehat serta dampak yang ditimbulkan dari anak stunting atau gagal tumbuh dan berkembang.
"Bagi Kabupaten Bangka Tengah tenaga penyuluh sangat penting untuk membantu kami selesaikan permasalahan stunting. Kami hanya punya penyeluh 22 orang yang tersebar di 56 desa dan tujuh Kelurahan," ujarnya.
Ia menambahkan, saat ini pihaknya sudah turun langsung ke lapangan menggarap lokasi khusus stunting di sejumlah wilayah Bangka Tengah, bahkan sejumlah inovasi telah dibuat untuk menekan prevalensi stunting mulai dari hulu.
"Kami buat Perda pernikahan dini yakni perempuan menikah umur 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. Ini bisa memberikan keyakinan kalau kami benar-benar serius apa yang menjadi program BKKBN. Selain itu kami juga gerakan agar masyarakat gemar makan ikan," ucapnya.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo pun menyambut baik apa yang sudah dilakukan Bupati Bangka Tengah dalam upaya percepatan penurunan stunting. Dia pun mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dibuat.
Terkait tambahan tenaga penyuluh untuk Kabupaten Bangka Tengah, Hasto mengatakan bahwa saat ini BKKBN tengah mempersiapkan tes untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) bagi penyuluh dengan kuota sebanyak empat ribu penyuluh.
Hasto pun menegaskan akan mempriotitaskan Bangka Tengah terkait tambahan penyuluh KB di sana.
"Cara kedua adalah pindah antar instansi. Kalau ada yang mau pindah ke penyuluh KB senang hati saya terima. Status pindah sehingga bapak terkurangi gaji PNS. Misal bidan banyak disana bisa dipindahkan ke BKKBN. Kalau sudah akreditasi sebagai peyuluh gajinya kebih tinggi dikit dari sebelumnya. Jadi happy mereka gajinya besar ada tunjangan profesi," kata Hasto.
Kabupaten Bangka Tengah yang memiliki 200 ribu penduduk ini, kata Hasto, juga harus memiliki Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang cukup selain penyuluh KB. Hasto merinci Bangka Tengah saat ini memiliki 429 orang TPK yang terdiri dari bidan atau tenaga kesehatan, kader Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dan kader KB.
"Jadi Bangka Tengah dalam setahun itu ada yang menikah 1.600 pasangan. Hamil 3.200 ibu dan 12 kelahiran per 1.000 ibu setiap tahunnya jika penduduknya 200 ribu. Artinya TPK hanya mendampingi empat calon pengantin saja. Gampang itu," ujarnya.
Hasto pun meminta Bupati Algafry untuk melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin terutama perempuan yakni melalui pemeriksaan kadar Hemoglobin (HB) tidak kurang dari 12 dan lingkar lengan atas tidak kurang dari 23.5 sentimeter.
"Itu akan mencegah 260 orang stunting per tahun. Itu efektifnya mencegah stunting dari orang yang mau nikah. Cegah stunting dengan membuat sosialisasi pra nikah," imbaunya.
Selain itu Hasto meminta Pemkab Bangka Tengah untuk memperhatikan faktor lainnya yakni tersedianya air bersih, jamban yang layak dan rumah layak huni. BKKBN sendiri, kata Hasti tengah menyelesaikan pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK-21) tahun 2022 dimana keluarga berisiko stunting dapat diketahui by name by address.
"Jadi, itu juga penting. Kalau jamban tidak ada maka bakteri Ecoli akan berbahaya buat anak yang menyebabkan diare sehingga berat badan tidak naik. Kalau selama 2-3 bulan berat badan tidak naik maka anak tersebut tinggi badannya juga tidak bertambah. Itu sangat berisiko stunting. Rumah tidak layak huni juga menyebakan TBC, anak batuk pilek sehingga nafsu makan kurang," ungkapnya.
Hasto pun memastikan BKKBN akan memberikan data keluarga berisiko stunting tersebut untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bangka Tengah hingga satu digit.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Bangka Tengah Penyuluh KB BKKBN Hasto Wardoyo Algafry Rahman
