Media Sosial tak terbendung (ilustrasi)
Jakarta - Berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk melawan berita dan informasi hoax di media sosial. Bukannya didukung, pemerintah justru dinilai berusaha meredam daya kritis masyarakat dengan dalih melawan hoax.
"Pemerintah belakangan ini panik dengan merilis banyak kebijakan soal penanganan hoax ini bisa meredam daya kritis masyarakat," ujar Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Ferry Juliantoro di Jakarta, Sabtu (21/1/2017).
Ferry mencontohkan bagaimana pemerintah berlebihan dalam meredam daya kritis masyarakat. Misalnya dalam kasus Rachmawaty dan kawan-kawan, pemerintah secara sepihak memberi predikat makar pada tindakan politik mereka.
"Tuduhan makar ke Rachmawaty dan kawan-kawan itu merupakan bagian yang hampir sama dari pembungkaman lewat medsos. Ini sudah merampas hak mengkritisi kepada pemerintah," ucap Ferry.
Ia menilai salah persepsi pemerintah dalam melihat kebebasan berpendapat masyarakat di media sosial. Menurutnya, pemerintah menganggap pernyataan masyarakat di media sosial sebagai bentuk perlawanan alternatif. Padahal sebtulnya tidak demikian. Masyarakat memilih berpendapat di media sosial karena media mainstream rawan dikooptasi pihak pemerintah.
"Media sosial itu media alternatif perlawanan efektif. Banyak media mainstream saat ini telah dikuasai pemerintah," tuntas Ferry.
Hoax Gerindra Ferry
