keluarga Myanmar yang terlantar akibat pertempuran antara pasukan pemerintah dan etnis Arakan di sebuah kamp pengungsian yang menampung lebih dari 700 orang di kota Kyauktaw di negara bagian Rakhine pada 23 Desember 2018. (By AFP)
JAKARTA, Jurnas.com - Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia di Myanmar, Tom Andrews, mengatakan bahwa kondisi 54 juta penduduk Myanmar telah berubah dari buruk menjadi lebih buruk menjadi mengerikan sejak militer merebut kekuasaan tahun lalu.
Berbicara kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Andrews mengatakan tanggapan internasional terhadap krisis yang disebabkan kudeta Februari 2021 gagal.
Di saat yang sama, militer Myanmar juga melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk kekerasan seksual, penyiksaan, kampanye yang disengaja terhadap warga sipil, dan pembunuhan.
Andrews berbicara kepada dewan pada Rabu, sehari setelah diketahui bahwa setidaknya 11 anak telah tewas dalam serangan helikopter di sebuah sekolah di Sagaing utara-tengah di mana angkatan bersenjata mengklaim pejuang anti-kudeta bersembunyi.
Myanmar terjerumus ke dalam krisis ketika Jenderal Senior Min Aung Hlaing menangkap pemimpin terpilih kembali Aung San Suu Kyi dan merebut kekuasaan pada hari parlemen baru akan duduk.
Orang-orang turun ke jalan dalam protes massal dan memulai gerakan pembangkangan sipil secara nasional yang ditanggapi oleh militer dengan kekuatan, menyebabkan beberapa warga sipil mengangkat senjata.
Lebih dari 2.300 orang telah tewas sejak kudeta dan ribuan ditangkap, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sebuah kelompok masyarakat sipil yang memantau situasi.
Maksimalkan Pencegahan dan Perlindungan untuk Tekan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan
Andrews mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia bahwa 295 anak-anak termasuk di antara mereka yang ditahan, sementara setidaknya 84 tahanan politik berada di hukuman mati.
Militer menyebabkan kemarahan pada Juli ketika menggantung empat aktivis pro-demokrasi, termasuk mantan anggota Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi, menandai penggunaan pertama hukuman mati sejak akhir 1980-an.
Awal pekan ini, kepala tim PBB yang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar juga berbicara dengan Dewan Hak Asasi Manusia, mengatakan kepada negara-negara anggota bahwa ruang lingkup dan skala dugaan kejahatan internasional yang terjadi di Myanmar telah meluas secara dramatis.
Nicholas Koumjian dari Mekanisme Investigasi Independen untuk Myanmar (IIMM) mengatakan kepada dewan bahwa insiden setelah kudeta sekarang juga menjadi "fokus utama" dari penyelidikannya.
Jenderal senior dan mereka yang memiliki hubungan dengan militer telah terkena sanksi barat, serta beberapa bisnis militer sendiri, sementara beberapa bisnis internasional telah ditarik keluar dari negara itu.
Sebagai tanggapan, para jenderal telah memperdalam hubungan dengan Rusia, yang juga telah diisolasi karena invasinya ke Ukraina.
Mengingat situasinya, Andrews mengatakan masyarakat internasional perlu mengambil tindakan yang lebih kuat dan lebih efektif untuk menghilangkan pendapatan, senjata, dan legitimasi junta dan kekuatannya.
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang mengakui Myanmar sebagai anggota pada tahun 1997, telah memimpin upaya diplomatik untuk menyelesaikan krisis, tetapi para jenderal telah mengabaikan konsensus lima poin yang disepakati pada April 2021.
Akibatnya ASEAN telah melarang orang yang ditunjuk militer dari KTT tahunannya, tetapi awal pekan ini Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan kelompok itu perlu mempertimbangkan apakah lebih banyak yang perlu dilakukan dan apakah konsensus harus "diganti dengan sesuatu yang lebih baik".
Saifuddin juga berpendapat bahwa ASEAN harus terlibat dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang dibentuk oleh pejabat terpilih yang digulingkan dari kekuasaan, yang memicu kemarahan dari militer Myanmar.
Sumber: Al Jazeera
KEYWORD :Tom Andrews Kondisi Myanmar Kekerasan Seksual Pembantaian Warga Sipil Min Aung Hlaing
