Anggota Komisi X DPR, Kamrussamad. (Foto: Jurnas)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai nota keuangan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2023 yang diserahkan oleh Pemerintah ke DPR RI, masih belum sensitif terhadap rakyat miskin.
Dia tegaskan, lima fokus APBN yang disampaikan Presiden Jokowi, seperti SDM, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, reformasi fiskal, perlu dibedah lebih dalam.
"5 fokus APBN 2023 yang disampaikan Presiden, perlu kita bedah. Kita mau agar desain APBN 2023 lebih berpihak terhadap rakyat miskin," kata Kamrussamad kepada wartawan, Selasa (23/8).
Politikus Gerindra ini menegaskan, jika kondisi kenaikan ekonomi di 2022 masih belum bisa dijadikan patokan sebagai dasar asumsi APBN 2023.
"Makro kita saat ini relatif baik, tapi itu lebih didorong oleh lonjakan komoditas yang tidak kita prediksi. Di 2023, kita tidak bisa menjadikan hal yang sama akan datang lagi. PBN harus bisa menjawab problem kemiskinan. Dengan standar sekitar 500.000 perbulan, tingkat kemiskinan di 2022 ini memang menurun. Per maret tingkat kemismikinan menjadi 9,54 perlu dari semula 9,71 perlu di bulan September 2021," sambung Kamrussamad.
"Tapi itu secara statistik. Kalau di lapangan, angka riilnya bisa lebih besar. Sebab, jika kita naikkan standarnya menjadi 600 saja, misalnya, angka riilnya akan bertambah b 10 perlu. Realita kemiskinan di lapangan bisa lebih besar lagi," imbuhnya.
Selain itu, Legislator Dapil Jakarta III ini, APBN juga perlu mengatasi tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang semakin lebar. Rasio Gini saat ini meningkat, dari semula 0,381 pada posisi September 2021 menjadi sebesar 0,384 pada Maret 2022.
"Kenaikan Rasio Gini didorong oleh meningkatnya ketimpangan di perkotaan per Maret 2022 menjadi 0,403 dari 0,398 pada September 2021," jelas Kamrussamad.
Apalagi, di tengah ancaman inflasi pangan, daya beli rakyat pasti tertekan. Kondisi geopolitik juga kian tidak menentu. Bukan hanya Ukraina-Rusia, di 2023 APBN juga harus mengantisipasi konflik di Laut China Selatan yang bisa sewaktu-waktu meledak.
"Karena itu, APBN harus benar-benar bisa menjadi bantalan bagi perut rakyat, sebagai antisipasi situasi yang masih tidak pasti di 2023," demikian kata Kamrussamad.
KEYWORD :Warta DPR Komisi XI Kamrussamad APBN 2023 ekonomi Gerindra
