Bocornya draf Rancangan Undang Undang (RUU) tentang perubahan UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menuai polemik di masyarakat. Pasalnya, draf tersebut memuat bahwa sembako dan sektor pendidikan akan dikenai pajak.
Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mempertanyakan skenario besar atau grand design dalam menghadapi profil utang luar negeri dan jatuh tempo pada 5 hingga 15 tahun mendatang. Sebab rasio utang pemerintah terus mengalami peningkatan dari 30,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2019 menjadi 39,4 persen dari PDB pada tahun 2020, akibat defisit keuangan negara yang disebabkan pandemi Covid-19.
Anggota DPR RI Kamrussamad menegaskan vaksinasi keluarga sangat penting selamatkan generasi penerus.
Jangan sampai kemudian kita dapat momentum pemulihan, tapi tidak memanfaatkan momentum itu hanya karena terjebak ingin menjaga defisit 3 persen.
Dia juga mengingatkan, dampak pelemahan rupiah harus diantisipasi, khususnya untuk komoditas bahan baku yang berasal dari negara lain.
Kalau 0,46 persen per hari, artinya sebulan sekitar 13,8 persen. Bunga sebesar itu apa bedanya sama bank keliling, rentenir? Apalagi, saat ini ekonomi masyarakat belum semuanya pulih, daya beli melemah. Ini akan mencekik bukan hanya kantong, melainkan leher masyarakat.
Yang perlu dicatat, dari angka Rp502 triliun itu yang dialokasikan sebagai subsidi energi sebesar Rp208 triliun dan dari pagu subsidi BBM Rp208 triliun di 2022, belum semuanya terpakai.
5 fokus APBN 2023 yang disampaikan Presiden, perlu kita bedah. Kita mau agar desain APBN 2023 lebih berpihak terhadap rakyat miskin.
Menurut dia, ketika program hilirisasi ini berjalan, seharusnya, secara otomatis tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Salah satu contoh program hilirisasi yang belum berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat terjadi di Provinsi Maluku Utara.