| Selasa, 10/01/2017 09:30 WIB
Amran HI Mustary (rompi orange).
Jakarta - Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri Kementian PUPR, Ayi Hasanudin mengaku menerima uang dari mantan kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX, Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary.
Demikian diakui Hasanudin saat bersaksi dalam sidang lanjutan terdakwa Amran di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/1/2017). Namun, tak dirinci berapa uang yang diberikan dan waktu pemberian uang tersebut.
"Iya Amran (Hi Mustari) ada menyerahkan uang. Sudah saya kembalikan ke
KPK. Waktu itu dikasih itu dia (Amran) bilang ada uang lembur," kata Hasanudin saat bersaksi.
Dari kursi terdakwa, Amran mengakui pemberian uang ke Hasanudin. Nilainya, kata Amran, USD5.000. "Kalau USD5.000 ke Hasanudin," ucap Amran.
Selain Hasanudin, Kasubdit Pemograman Direktorat Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga, Miftachul Munir juga mengakui pernah menerima uang dari Amran. Uang yang diterima Munir senilai Rp 30 juta.
"Mohon maaf pada Desember saya khilaf ada staf dari Balai 9 saya engga kenal persis, itu serahkan berkas dokumen. Pada saat saya buka ada uang Rp30 juta dan sudah saya kembalikan ke rekening
KPK. Jadi saya akui saya terima," ujar Munir.
Amran juga membenarkan pemberian uang tersebut. "Kalau uang (Rp 30 juta) ke Pak Munir itu yang serahkan staf saya, Pak Hamid," kata Amran.
Amran Hi Mustari selaku Mantan kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX, Maluku dan Maluku Utara sebelumnya didakwa menerima uang suap dari sejumlah miliaran rupiah pengusaha. Diantara uang suap yang diterima untuk tunjangan Hari Raya (THR) Natal dan Tahun Baru bagi Pejabat Kementerian PUPR Pusat. Uang yang diberikan kepada pejabat PUPR senilia Rp Rp 2 miliar dalam mata uang Dollar Singapura kurang lebih sejumlah SGD 202.816 dari. Uang itu didapatkan Amran dari Abdul Khoir.
KEYWORD :
Suap Pejabat KPK
