Anak perempuan menghadiri kelas di Kabul, Afghanistan, pada 25 Oktober 2021. (Foto: Reuters/ Zohra Bensemra)
JAKARTA, Jurnas.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara efektif melarang dua pejabat pendidikan Taliban bepergian ke luar negeri sebagai respons atas pembatasan keras yang diberlakukan kelompok itu terhadap perempuan dan anak perempuan Afghanistan.
Pengecualian perjalanan yang mengizinkan 15 pejabat Taliban pergi ke luar negeri untuk melakukan pembicaraan dan negosiasi berakhir pada Senin (20/6). Keputusan untuk tidak memperpanjang pengecualian itu pertama kali dilaporkan oleh kantor berita AFP.
Untuk 13 pejabat, pengecualian perjalanan diperpanjang setidaknya selama dua bulan.
Dikutip dari Aljazeera, Dewan Keamanan PBB memutuskan, sebagian besar pejabat senior Taliban masih boleh bepergian ke luar negeri – tetapi pengecualian larangan perjalanan yang sebelumnya diberlakukan tidak akan lagi mencakup dua pejabat yang bertanggung jawab atas pendidikan di Afghanistan.
Mereka adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Abdul Baqi Basir Awal Shah (Abdul Baqi Haqqani) dan penjabat Wakil Menteri Pendidikan, Said Ahmad Shaidkhel tidak diperpanjang karena kebijakan yang melarang gadis Afghanistan menghadiri sekolah menengah.
PBB Desak Junta Myanmar Izin Bantuan Topan Mocha
Pengecualian terakhir berlaku untuk jangka waktu 60 hari – dengan pembaruan 30 hari lebih lanjut diharapkan kecuali jika anggota Dewan Keamanan mengajukan keberatan.
Sejak merebut kekuasaan pada Agustus, Taliban telah mengembalikan keuntungan marginal yang dibuat oleh perempuan Afghanistan selama dua dekade terakhir, membatasi akses mereka ke pendidikan, pekerjaan pemerintah, dan kebebasan bergerak.
Pemimpin tertinggi Afghanistan juga memerintahkan perempuan negara itu untuk menutupi wajah mereka di depan umum – salah satu tindakan paling keras yang dikenakan pada mereka di tengah gelombang pembatasan pada perempuan.
Pada bulan Maret, Pemimpin Tertinggi Haibatullah Akhunzada memerintahkan sekolah menengah untuk anak perempuan ditutup, hanya beberapa jam setelah dibuka kembali untuk pertama kalinya sejak Taliban kembali berkuasa.
Dekrit yang melarang ratusan ribu gadis remaja bersekolah, menuai kemarahan internasional.
Seorang pejabat tinggi pendidikan Taliban mengkritik keputusan PBB terbaru sebagai dangkal dan tidak adil. "Keputusan seperti itu hanya akan membuat situasi menjadi lebih kritis," kata Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Lutfullah Khairkhwa kepada AFP.
Setelah negosiasi yang sulit, Komite Sanksi Taliban PBB mengkompromikan perpanjangan untuk 13 pemimpin Taliban lainnya selama "60 hari + 30 hari," kata para diplomat kepada AFP.
Beberapa negara mendukung pencabutan semua pengecualian perjalanan karena memburuknya hak-hak perempuan, tetapi yang lain keberatan, menurut para diplomat.
Sumber: AFP
KEYWORD :Taliban Larangan Bepergian PBB Afghanistan
