Rabu, 15/05/2024 17:15 WIB

Ingin jadi Peserta Pemilu 2024, Ini yang Harus Dilakukan PPP

Satu hal yang perlu disyukuri PAC seluruh telah terbentuk karena PAC di DKI sekelas dengan DPC di Jawa Tengah apalagi di luar Jawa.

Ketua DPP PPP yang juga Ketua Umum Pengurus Nasional Angkatan Muda Kabah (PN AMK) Rendhika D Harsono. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Jurnas.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) HM Arwani Thomafi menghadiri Konsolidasi dan Penyerahan SK Pimpinan Anak Cabang PPP se-DKI Jakarta.

Turut hadir Ketua DPP PPP yang juga Ketua Umum Pengurus Nasional Angkatan Muda Kabah (PN AMK) Rendhika D Harsono.

Plt Ketua DPW PPP DKI Jakarta Farhan Hasan mengatakan, pihaknya lewati target minimal 50 persen PAC yaitu 100 persen atau sebanyak 44 PAC.

"Tugas selanjutnya melengkapi hingga level Pokja di tingkat RT dan jika memang ada kesempatan Ketua RT atau RW, kader PPP harus tampil," kata Farhan.

Farhan menegaskan, DPW bakal berikan satu set komputer beserta printer ke DPC. Termasuk penyediaan fasilitas internet yang dibayar oleh DPW PPP.

Sekjen Arwani dalam arahannya mengapungkan keyakinan terhadap DPW PPP DKI Jakarta dibawah pimpinan Farhan Hasan.

Ia juga menyambut gembira dengan suksesnya terbentuk kepengurusan hingga tingkat Anak Cabang.

"Satu hal yang perlu disyukuri PAC seluruh telah terbentuk karena PAC di DKI sekelas dengan DPC di Jawa Tengah apalagi di luar Jawa," kata Arwani.

PPP harus persiapkan perangkat partai hingga tingkat Pokja atau level RT. Bahkan, Bakal Calon Legislatif (Caleg) bakal diminta siapkan hingga level TPS.

"Kita perlu memastikan jika bangunan partai kita siap hingga ke level bawah, kata kuncinya adalah kemauan. Saya yakin ini bakal kembalikan kursi PPP di Pemilu 2024," kata Arwani.

Kita, kata Arwani, harus bisa petakan perencanaan dan kerja-kerja PPP di DKI Jakarta.

Kerja dimulai dengan hal yang sederhana seperti setiap pengurus diminta untuk merekrut kader.

"Setelah itu baru melirik kegiatan seperti Majelis Taklim yang khas DKI Jakarta," kata Wakil Ketua Komisi V DPR ini.

Sementara itu Ketua Bidang Data dan Digital DPP PPP Rendhika D Harsono mengatakan, DPP PPP telah menetapkan target untuk kerja-kerja elektoral dalam mempersiapkan verifikasi partai politik, khususnya kesiapan dokumentasi dan administrasi yang dipersiapkan di tingkat wilayah dan cabang.

Hasil Rapat Dengar Pendapat dengan KPU, pendaftaran Partai Politik mulai tanggal 29 Juli 2022 jadi ada rentang waktu 1 bulan lebih untuk Parpol persiapkan verifikasi yang nantinya akan ditetapkan oleh KPU pada 14 Desember 2022.

"Artinya tingkat DPW dan DPC persiapkan berkas verifikasi seperti Kartu Anggota, KSB, daftar status kantor, dan lainnya," kata Rendhika.

Rendhika menegaskan, sebelum memulai kerja-kerja elektoral, kerja-kerja administrasi sangat penting di tingkatan Struktural karena jika ingin jadi peserta Pemilu, kelengkapan administrasi menjadi penting.

"Ini mutlak dan wajib dipenuhi jadi percuma teriak Kita PPP jika kita tidak terdaftar di KPU," tekan mantan Anggota DPRD DKI Jakarta ini.

Untuk percepatan adminitrasi maka DPP PPP lakukan digitalisasi sinkronisasi data keanggotaan yang disebut Sistem Integrasi Kesekretariatan PPP (SIKAP), dimana akan disinkronkan dengan KPU dan parameter utama keanggotaan.

Rendhika menegaskan, kelengkapan administrasi dan dokumentasi menjadi sebuah keharusan untuk dipenuhi untuk bisa menjadi peserta Pemilu.

Sesuai arahan Ketum Suharso Monoarfa, kata Rendhika, PPP harus revitalisasi agar terbuka ruang-ruang baru untuk menarik sejumlah kalangan untuk bergabung di PPP.

KEYWORD :

PPP Rendhika D Harsono PAC Arwani Thomafi




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :