Tahanan KPK
Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupso (KPK) mendalami aliran uang dugaan suap Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas`ud. Lembaga Antikorupsi menduga uang suap Abdul Gafur Mas`ud mengalir ke banyak pihak.
Aliran uang itu didalami Sultan Pontianak, Syarif Mahmud Melvin Alkadrie pada Selasa (26/4). Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
"Hadir dan Tim Penyidik melakukan penelusuran lebih mendalam melalui keterangan saksi terkait dugaan aliran sejumlah uang oleh tersangka AGM (Abdul Gafur Mas`ud) ke pihak tertentu," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (27/4).
Sebelumnya, Syarif telah dipanggil penyidik KPK sebagai saksi pada Kamis (31/3) di Kantor Mako Brimob Polda Kalimantan Timur. Namun, dia tak hadir tanpa konfirmasi alias mangkir dari panggilan KPK.
Syarif pun membantah mangkir dari panggilan KPK. Ia mengaku tidak menerima surat panggilan dari komisi antirasuah. Dia memastikan akan hadir jika KPK kembali memanggilnya dan surat pemanggilan diterima.
"Hingga kini saya ataupun pihak Keraton Pontianak serta kerabat tidak pernah sekali pun menerima surat panggilan dari KPK," kata Syarif beberapa waktu lalu.
Merespons pernyataan Syarif, KPK menegaskan telah melayangkan surat panggilan. "Kami memastikan Tim Penyidik KPK memang benar memanggil yang bersangkutan sebagai saksi untuk perkara dimaksud," kata Ali.
Diketahui, KPK telah menetapkan Abdul Gafur dan tiga pihak lainnya sebagai tersangka penerima suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan.
Di antaranya, Plt Sekda Penajam Paser Utara, Muliadi; Kepala Dinas PURT Penajam Paser Utara, Edi Hasmoro; Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Jusman; serta Bendahara Umum (Bendum) DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balqis.
Sementara sebagai tersangka pemberi suap ialah pihak swasta Ahmad Zuhdi alias Yudi.
KEYWORD :KPK Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Sultan Pontianak
