Airlangga Hartarto dan Muslim Jaya Butarbutar
Jakarta, Jurnas.com - Tudingan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) yang melabelkan Airlangga Hartarto satu dari tujuh orang “penjahat demokrasi” dinilai sesat, ngawur dan tendensius.
Fungsionaris DPP Partai Golkar Muslim Jaya Butarbutar menegaskan, sejak awal pada bulan februari, Partai Golkar dengan tegas menolak penundaan pemilu.
"Bisa dicek jejak digital awal februari Partai Golkar tidak setuju dengan penundaan pemilu. Sehingga sangat tidak berdasar tuduhan LSM KontraS melabelkan Airlangga Hartarto sebagai “penjahat demokrasi”. Ini tuduhan yang sangat tendensius," kata Muslim Jaya Butarbutar dalam rilisnya, kemarin.
Muslim Jaya Butarbutar menilai aneh dengan label tersebut. Ia mengingatkan bahwa wacana penundaan pemilu pertama kali disampaikan oleh Menteri investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Wacana itu kata Muslim, kemudian disambut oleh beberapa kelompok sosial masyarakat dan terakhir diwacanakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Kader Partai Golkar Minta Airlangga Tidak Paksakan Diri Maju Capres, Dorong Kader yang Potensial
"Tidak ada sama sekali wacana penundaan pemilu berasal dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto," tegasnya.
Adapun kata Muslim Jaya Butarbutar, saat ketua Umum Partai Golkar berkunjung ke Riau. Dan dalam pertemuan tersebut, ada tanya jawab yang menyampaikan aspirasi tiga periode, tentu aspirasi itu ditampung dan akan disampaikan.
"Tapi itu bukan keputusan Partai Golkar karena sejak awal, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terus berkonsolidasi secara internal untuk pemenangan Pilpres 2024, karena ini amanat munas Golkar tahun 2019," imbuhnya.
Muslim Jaya Butarbutar yang juga
Ketua Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro ini menegaskan, Golkar telah menggambarkan akan bahaya penundaan pemilu karena merusak tatanan konstitusi dan bisa berujung kudeta Pemerintahan. Serta, tidak ada legitimasi kuat yang bisa menopang penundaan pemilu.
LSM KontraS lanjut Muslim Jaya Butarbutar, harus melihat jejak digital Partai Golkar yang sejak awal menolak wacana penundaan pemilu karena melanggar konstitusi.
Untuk itu pihaknya mengingatkan teman teman LSM KontraS untuk tidak sembarangan melabelkan seseorang sebagai “Penjahat Demokrasi “ karena bisa dianggap sebagai pembunuhan karakter.
"Saya mengajak kita semua agar di bulan puasa ini menjaga etika, tutur bahasa yang baik dan tidak sembarangan menuduh seseorang karena bisa mengurangi hakikat dan makna bulan puasa," pungkasnya.
Sebelumnya, KontraS melalui akun twitternya menyebutkan, para tokoh atau pejabat yang melemparkan wacana penundaan pemilihan umum (pemilu) atau perpanjangan masa jabatan presiden merupakan "penjahat demokrasi".
Para pejabat "penjahat demokrasi" versi KontraS diantaranya, yaitu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
"Mereka yang menyebut wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan/atau penundaan pemilu #PenjahatDemokrasi," tulis KontraS dalam akun twitter resminya @Kontras, Kamis (14/4/2022).
KEYWORD :KontraS Airlangga Hartarto Partai Golkar
