Jum'at, 26/04/2024 11:19 WIB

DPR: Kebijakan BLT Minyak Goreng Tutupi Kegagalan Pemerintah Kelola Pangan

Pemerintah harus memastikan calon penerima BLT ini dapat tepat sasaran. Selain itu pemerintah juga harus mempertimbangkan BLT-BLT yang lain, misalnya gas dan BBM yang disaat yang hampir bersamaan mengalami lonjakan yang tidak sedikit.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet. (Foto: Parlementaria)

Jakarta, Jurnas.com - Kenaikan bahan pangan minyak goreng di awal Ramadan tahun ini tidak terlepas dari lemahnya sikap pemerintah terhadap para pengusaha. 

Menurut  Anggota Komisi IV DPR RI Slamet, pemerintah mempunyai kewenangan tetapi tidak di gunakan untuk menekan para pengusaha dalam memainkan harga. 

"Stok menurut kementerian teknis cukup tetapi kenapa harganya naik. Kedua, rakusnya para pengusaha kita yang tidak mau berempati kepada kesusahan rakyat namun mereka hanya memikirkan keuntungan ekonominya saja. Sehingga keduanya ini sangat klop yakni lemahnya pemerintah dan rakusnya para pengusaha sehingga membuat harganya menaik," ujar Slamet kepada wartawan, Senin (4/4).

Selain itu, lanjutnya, tidak adanya tindakan pemberian sanksi kepada Kementerian Perdagangan yang sangat kasat mata telah gagal menjadi perpanjangan tangan Presiden dalam mengantisipasi gejolak harga dan kecukupan pasokan pangan semakin menunjukkan lemahnya manajerial Presiden ditengah situasi yang tidak begitu kondusif.

"Seharusnya Presiden sudah me-resuffle Menteri perdagangan M Lutfi yang sudah gagal mengantisipasi kelangkaan bahan pangan pokok," tegas Slamet.

Ia juga turut menyoroti tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng yang dinilainya sebagai kebijakan populis untuk menutupi kegagalan pemerintah dalam mengelola pangan.

BLT minyak goreng merupakan kebijakan populis untuk menutupi kegagalan pemerintah mengelola pangan,” tegasnya.

Dikatakannya, berkaca pada semrawutnya pembagian bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19, pengucuran BLT minyak goreng ini juga rentan salah sasaran dan bisa menjadi alat politik sesaat.

"Pemerintah harus memastikan calon penerima BLT ini dapat tepat sasaran. Selain itu pemerintah juga harus mempertimbangkan BLT-BLT yang lain, misalnya gas dan BBM yang disaat yang hampir bersamaan mengalami lonjakan yang tidak sedikit," demikian Politikus PKS ini.

 

KEYWORD :

Warta DPR Komisi IV Slamet BLT minyak goreng pangan Menteri Perdagangan PKS




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :