Konferensi Pers Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) di Hotel Galaxy, Banjarmasin, Senin (21/3).
Banjarmasin, Jurnas.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) di Hotel Galaxy, Banjarmasin Senin (21/3).
Pada kesempatan tersebut, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo yang diwakili Inspektur Utama BKKBN, Ari Dwikora Tono mengatakan, untuk mempercepat penurunan stunting konvergensi mutlak harus dilakukan.
"Stunting harus menjadi perhatian semua pihak tidak hanya pemerintah pusat tapi juga pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga desa. Bukan hanya pemerintah, tapi juga swasta, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan semua harus bersatu," kata Ari kepada awak media.
Ari yakin dengan komitmen provinsi Kalimantan Selatan angka stunting di Bumi Lambung Mangkurat bisa berada di angka 17,27 persen seperti yang ditargetkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Nasional.
Ia mengatakan, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki peran besar dalam penurunan angka stunting di tanah air. "Jika prevalensi stunting provinsi ini terutama di daerah berstatus merah turun drastis maka kontribusinya untuk penurunan angka stunting di tanah air cukup berarti," ujarnya.
Kalimantan Selatan merupakan salah satu dari 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi di tanah air di tahun 2022 ini. Kalimantan berada di urutan ketujuh dengan jumlah stunting terbesar di Indonesia.
Berdasar Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, ada lima Kabupaten berkategori merah atau prevalensi stuntingnya di atas kisaran 30 persen. Kelima wilayah tersebut, yakni Banjar 42,2 persen, Tapin 33,5 persen, Barito Kuala 32,4 persen, Balangan 32,3 persen dan Tanah Laut 31,0 persen.
Sementara itu, ada enam daerah yang berstatus kuning dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, Hulu Sungai Tengah 29,9 persen, Hulu Sungai Selatan 29,1 persen, Tabalong 28,2 persen, Kota Banjarmasin 27,8 persen, Kotabaru 21,8 persen dan Hulu Sungai Utara 20,9 persen.
Dua daerah lain di Kalimantan Selatan berpredikat hijau dengan angka prevalensi stuntingnya di antara 10 hingga 20 persen yakni Kota Banjarbaru 19,0 persen dan Tanah Bumbu 18,7 persen.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan, Roy Rizali Anwar mengatakan, Pemerintah Provinsi komitmen mempercepat penurunan stunting dengan membentuk Tim Pendamping Keluarga sebanyak 3.072 orang yang terdiri dari Kader PKK, Bidan Desa, dan Penyuluh BKKBN.
"Setiap desa akan ditempatkan tiga tim pendamping keluarga yang akan bertugas sebagai pendampingan keluarga yang melahirkan anak yang beresiko stunting, calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan, dan balita di bawah 2 tahun," jelasnya.
Roy mengatakan, Pemerintah Provinsi telah menjadikan masalah stunting sebagai salah satu prioritas penanganan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah mengusulkan beberapa program dan kegiatan dalam rangka penanganan stunting, seperti dinas kesehatan dalam rangka pemenuhan gizi dan PU unttuk perbaikan sanitasi," jelasnya.
Ia juga mengatakan, pemerintah provinsi akan melibatkan perusahaan swasta seperti perbankan, perusahaan pertambangan, dan perusahaan sawit yang ada di Kalimantan Selatan.
"Jadi, semua sektor, semua sumber daya ini akan kita libatkan sehingga target kita sesuai RAN PASTI bisa tercapai sesuai dengan yang direncanakan," tegasnya.
Di kesempatan yang sama, Bupati Kabupaten Tanah Laut, M Sukamta sangat berkomitmen untuk percepatan penurunan angka stunting di daerahnya, yang saat ini berada di zona merah.
"Tanah Laut mausk ke zona merah karena kita sudah 31,0 persen dan kita ditargekan 14 persen untuk Kalimatnan selatan. Itu akan saya seriusi di tahun 2022," tegasnya.
KEYWORD :RAN PASTI Ari Dwikora Tono Roy Rizali Anwar Penurunan Stunting Kalimantan Selatan Tanah Laut M Suka
