Waspada! Ormas Asing Mata-matai Indonesia

Jakarta - Pemerintah harus mewaspadai organisasi kemasyarakatan (Ormas) Warga Negara Asing (WNA)  yang menjadi alat intelijen untuk memantau Indonesia. Hal itu terkait terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 59/2016 tentang Ormas asing.

Anggota Komisi I DPR Ahmad Muzani mengatakan, peran ormas ataupun LSM bisa menjadi alat intelijen dalam memata-matai Indonesia. "Kalau perlu dibatalkan saja. Karena memang menurut hemat saya tidak perlu ada ormas asing," kata Muzani, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (15/12).

Untuk itu, Ia meminta agar pemerintah segera menarik PP tersebut. Sebab, dengan perbitan PP Ormas asing itu memberikan ruang bebas kepada WNA di Indonesia.

"Ruang gerak asing harus dibatasi. Tidak boleh sembarang izin. Terutama untuk perizinan ormas baru di bidang yang sudah banyak diisi oleh WNI," tegas Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu.

Lalu, bagaimana dengan keberadaan UU Ormas yang juga menjadi acuan atas keluarnya PP tersebut? Muzani pun meminta agar membatasi ruang geraknya. "Kalau memang UU nya sudah ada ya harus dibatasi perihal ruang gerak asing itu," terangnya.

Diketahui, saat ini ramai dipergunjingkan munculnya organisasi kemasyarakatan (ormas) yang diisi full oleh warga asing ataupun yang diisi oleh warga lokal.

Salah satu ormas yang kini ramai diperbincangkan oleh netizen adalah ormas Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) yang sejumlah foto anggotanya adalah warga Tiongkok menjadi viral di sosial media (sosmed).

Munculnya ormas FBI dan lainnya ini didasari adanya pelonggaran aturan atas dikeluarkannya PP No 59/2016 tentang organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing yang diteken Presiden Jokowi pada 2 Desember lalu.

KEYWORD :

Ormas Asing Ahmad Muzani

Cak Imin sebut Hanif Dhakiri jadi Menteri Prabowo

Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Etik Meski Nurul Ghufron Gugat ke PTUN

Shin Tae Young Optimis Timnas Indonesia Lolos Olimpiade Paris

DPR Minta Pemerintah Tak Terburu buru Ekspor Listrik ke Singapura

Prabowo Suarakan Ketidakadilan Negara Barat, Bandingkan Palestina dan Ukraina

KPK Buka Suara Soal BAP Saksi Korupsi SYL Bocor

Dewas Bakal Sidang Etik Pimpinan KPK Nurul Ghufron

MA Hukum Bupati Mimika Eltinus Dua Tahun  Penjara