Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menyoroti masih tingginya angka stunting di Provinsi Gorontalo, yaitu sekitar 24 persen dan masih jauh dari standar yang ditentukan oleh Pemerintah yaitu 14 persen.
Menurut dia, penyelesaian persoalan stunting ini tidak hanya hal yang berkaitan dengan ekonomi dan pendidikan, namun ada peran budaya daerah di dalam implementasi pencegahan stunting.
"Soal budaya dalam artian apa, disini penghasil ikan yang luar biasa, kita makan tuna bisa kaya kalau di jawa itu sesuatu yang murah yang mudah didapat, padahal tuna itu sumber gizi yang luar biasa, namun mungkin ada budaya-budaya itu menjadikan anak atau ibu yang sedang hamil itu tidak mendapatkan akses itu, contoh bisa jadi mereka memiliki budaya yang menjadikan perempuan itu kalau makan mungkin harus setelah suaminya, atau apa ini perlu dilakukan digali lebih lanjut, apakah ada budaya seperti itu," katanya usai memimpin pertemuan Komisi IX DPR RI dengan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Idris Rahim, beserta seluruh stakeholder mitra kerja terkait, membahas penanganan Covid-19, permasalahan ketenagakerjaan, dan juga kesehatan di Provinsi Gorontalo, di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo, kemarin.
Berdasarkan penjelasan Kepala Wilayah BKKBN Gorontalo, masih tingginya angka stunting karena ekonomi dan pendidikan. Namun, Ninik biasa Nihayatul disapa beranggapan, jika memang penyebabnya adalah faktor ekonomi, seharusnya persoalan gizi itu sesuatu yang sederhana dan mudah di dapat.
Dengan kekayaan alam yang meliputi gunung dan lautan, hal ini merupakan potensi terbesar Gorontalo. Namun, memang diakui Ninik, dari jumlah penduduk sebesar 1,3 juta, 900 penduduk itu adalah penduduk miskin.
"Itu yang perlu kita lihat, apakah itu mempengaruhi soal stunting, itu yang stunting masih memang PR sekali. Saya pernah melakukan sosialisasi soal stunting ini dari 5 Kabupaten 1 Kota sudah pernah saya datangi semua dengan BKKBN sini dan juga dengan pak Novrizal dari BKKBN pusat dan bu Deni, kita melihat memang pemahaman masyarakat soal stunting itu belum memadai seperti apa, apakah itu juga menjadi persoalan kita lihat nanti," paparnya.
Oleh karenanya, Ninik meminta kepada Kepala Kanwil Wilayah BKKBN Gorontalo untuk mengevaluasi langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk menangani persoalan stunting tersebut, dan mencari tahu lebih detail lagi terkait penyebab mengapa stunting masih tinggi di Gorontalo.
Legislator PKB: Sistem Pemilu Tertutup Tanda Bahaya untuk Perjalanan Demokrasi Indonesia
Ninik mengakui, memang membutuhkan kerja keras yang luar biasa untuk menyelesaikan persoalan stunting di Gorontalo.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengaku prihatin dengan tingginya angka stunting yang masih tinggi di Gorontalo diatas rata-rata Nasional. Kondisi geografis Gorontalo yang kaya akan hasil laut yaitu perikanan, seharusnya kebutuhan gizi dan proteinnya dapat terpenuhi.
"Kami sangat memprihatinkan karena apa, kondisi geografis alami di Gorontalo inikan daerah perikanan mestinya proteinnya tinggi disini, kemudian dari segi makanan jagung disini nomor satu, dari segi kesediaan alam tidak jadi masalah, mungkin yang menjadi masalah pola hidup atau pola konsumsi atau budaya dari masyarakat. Karena disini juga tadi anemia masih sangat tinggi," jelasnya.
Yahya mengusulkan, Pemerintah Daerah harus melakukan penyuluhan secara intensif, mengingat Pemerintah juga telah mengeluarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 terkait percepatan penurunan stunting.
Oleh karenanya, Yahya menilai dibutuhkan sinergitas yang erat antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
"Perlu ada kerjasama yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan memperkuat penyuluhan-penyuluhan di tingkat yang paling bawah, karena itu kami mengharapkan disini agar supaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja secara bersama-sama dan dipantau secara terus menerus," tutupnya.
Diketahui dari Paparan Kepala Wilayah BKKBN Gorontalo, upaya yang sudah mereka lakukan untuk menurunkan angka stunting yaitu dengan melakukan koordinasi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan OPD Daerah Provinsi yaitu Bappeda dan Dinas Kesehatan, juga melakukan roadshow percepatan penurunan stunting ke seluruh Kabupaten Kota.
Turut Hadir dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI Anshori Siregar, Kurniasih Mufidayati (F-PKS), Arzetti Bilbina (F-PKB), Linda Megawati (F-PD), Sungkono dan Ashabul Kahfi (F-PAN).
KEYWORD :Warta DPR Kunker Spesifik Komisi IX stunting Gorontalo Nihayatul Fahiroh
