Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Foto: Kemenkeu RI)
Jakarta, Jurnas.com – Kinerja dan peranan vital Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) mendapat sambutan positif dari publik.
Hal itu terungkap dari rilis survei Indikator Politik Indonesia bertajuk "Pemulihan Ekonomi Pasca Covid, Pandemic Fatigue, dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu 2024" pada Minggu (9/1/2022).
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, selain kepercayaan publik (approval rating) yang begitu tinggi terhadap kinerja Presiden Joko Widodo, publik juga sangat mengapresiasi kinerja Sri Mulyani.
“Ibu Sri Mulyani mendapat sorotan menarik karena dukungan setuju dari publik atas apa yang dia lakukan di Satgas BLBI,” kata Burhanuddin.
Dari masyarakat yang mengetahui Satgas BLBI, mayoritas sangat setuju dengan kebijakan dibentuknya Satgas tersebut untuk menarik kembali aset negara. Sekitar 64 persen yang menyatakan dukungannya kepada Satgas.
Burhan menjelaskan, keberhasilan Satgas BLBI menyita beragam aset milik mereka yang tersandung kasus BLBI bernilai triliunan, menjadi faktor utama tingginya dukungan masyarakat terhadap kinerja Sri Mulyani.
Jelang pergantian tahun, Satgas BLBI kembali menyita aset tanah sebanyak 587 bidang milik Grup Texmaco di lima daerah, dengan total aset yang disita seluas 4,7 juta meter persegi.
Adapun lima wilayahnya yakni Subang, Sukabumi, Pekalongan, Batu, dan Kota Padang.
Dengan tambahan tersebut, Satgas BLBI setidaknya telah menyita aset tanah milik para obligor dan debitur sekitar 13,12 juta meter persegi, atau 1.312 hektare.
"Upaya Satgas BLBI menyita aset dari mereka yang tersandung kasus BLBI berdampak dukungan masyarakat,” ujar Burhan.
Selain Satgas BLBI, faktor lain yang memengaruhi tingginya tingkat dukungan publik terhadap kinerja Sri Mulyani adalah terkait pemenuhan realisasi target pajak.
Mengutip data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga 26 Desember 2021 penerimaan pajak mencapai Rp 1.231,87 triliun.
Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan target dalam Undang-Undang APBN 2021 yang sebesar Rp1.229,6 triliun. Menurut Burhanuddin, realisasi target pajak ini terjadi dalam kondisi pandemi covid-19.
"Seperti yang dialami negara-negara lain, pandemi covid-19 membuat perekonomian tertekan. Karenanya, keberhasilan memenuhi target pajak menjadi hal yang layak diapresiasi,” ungkap Burhanuddin Muhtadi.
KEYWORD :Sri Mulyani Satgas BLBI aset negara Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi
