Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Anggia Erma Rini. (Foto: Parlementaria)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini geram dengan harga komoditas pangan minyak goreng yang masih mahal. Yang dia tidak habis pikir, kenaikan tersebut masih terjadi di saat kebijakan mengenai larangan penjualan minyak goreng curah dicabut.
Sedianya, kebijakan larangan penjualan minyak goreng curah itu mulai berlaku per 1 Januari 2022. Namun setelah mendapatkan penolakan dari berbagai pihak, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 36/2021 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan akhirnya dicabut.
"Soal minyak goreng ini menjadi catatan, kami sudah tanya ke Bulog dan mereka belum melakukan menginvestigasi," kata Anggia di Ruang Fraksi PKB, Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (16/12).
Dia heran dengan kenaikan harga minyak goreng curah. Sebab, kejadiannya terus berulang setiap tahun seperti komoditas pangan lainnya. Kejadiannya seperti siklus tahunan yang sudah menjadi agenda rutin.
Menurut Anggia, pada waktu-waktu tertentu sejumlah komoditas pangan mengalami lonjakan harga sejalan dengan meningkatnya permintaan pasar. Seperti saat ini, jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022.
Anggota Baleg DPR Dorong Penguatan Ombudsman
Mirisnya, lanjut Anggia, saat ini masyarakat dalam kondisi semakin terjepit karena tidak lagi mendapatkan bantuan sosial. Berbeda dengan tahun lalu, karena masyarakat masih mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.
"Setiap ada session-session tertentu, seringnya kita kelabakan. Padahal kita hidup sudah bertahun-tahun, regulasinya juga sudah bertahun-tahun. Saya juga heran, mestinya ada evaluasi sirkulasi untuk ketersediaan pangan," jelasnya.
"Nah perbedaannya dengan tahun lalu, warga masih punya stok cukup karena mereka dapat bansos, itu kan banyak banget. Tahun ini bansos tidak sebanyak tahun lalu," sambung Anggia yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (PP Fatayat NU)
Dalam kunjungan kerja ke berbagai daerah di Indonesia, Komisi IV DPR disebutkan dia mendapati langsung keluhan masyarakat. Komisi IV mendorong dilakukannya operasi pasar seperti saat kunjungan di Solo Jawa Tengah baru-baru ini.
"Kemarin kita usul begitu juga, waktu di Solo kita tanyakan. Termasuk stok-stok yang mereka punya itu kan banyak banget. Dilihat apakah masih bisa dipakai atau tidak, dan itu bisa dijadikan sebagai operasi pasar," demikian Anggia.
KEYWORD :Warta DPR Komisi IV PKB Anggia Erma Rini minyak goreng PP Fatayat NU
