| Senin, 05/12/2016 15:28 WIB
Mantan Ketua PPATK, M.Yusuf
Jakarta - Mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), M Yusuf menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan itu dilakukan pasca Yusuf menjabat sebagai Ketua PPATK selama lima tahun terakhir.
"Saya melaporkan LHKPN dan sebagai pejabat publik penyelenggara negara wajib menyerahkan. Saya serahkan itu untuk 2012-2014 saat jadi Ketua
PPATK," kata Yusuf di Gedung KPK, Jakarta, Senin (5/11).
Dikatakan Yusuf, pelaporan LHKPN ini merupakan kewajiban dan pertanggungjawaban pejabat publik. Sesuai undang-undang, LHKPN merupakan bagian dari transparansi pejabat publik.
"Nanti kita bisa dilihat oleh masyarakat, memang pantas, wajar atau tidak menjadi pejabat publik," terang dia.
Dikatakan Yusuf, tahun 2014 harta kekayaaannya sekitar Rp 4,4 miliar. Yusuf mengakui ada kenaikan harta pada tahun 2016 ini. Namun, dia enggan mengungkap kenaikan hartanya.
"Dan sekarang 2016 sudah diverifikasi, nanti KPK kemudian menyatakan berapa yang sesungguhnya. Nanti diverifikasi KPK. Kalau tahun 2014 sekitar Rp 4,4 miliar. Sekarang kemudian bertambah. Tapi nanti KPK yang hitung," tandas Yusuf.
M Yusuf seperti diketahui sudah tak lagi menjabat sebagai Ketua
PPATK. Dia digantikan oleh Ki Ahmad Badaruddin yang sebelumnya menjabat Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan.
Pergantian itu berbarengan dengan pergantian Wakil Ketua
PPATK dari Agus Santoso kepada Dian Ediana Rae. Sebelumnya Dian menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI Jawa Barat-Banten. Oleh presien Joko Widodo, Badaruddin dan Dian dilantik pada 26 Oktober 2016.
KEYWORD :
Kekayaan Pejabat M.Yusuf PPATK
