Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Fahmy Alaydroes. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) harus melalukan evaluasi menyeluruh terhadap Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI). Hal itu menyusul kelalaian lembaga yang dipimpin Musthofa Fauzi dalam merespon peringatan dari Lembaga Anti Doping Dunia (WADA).
Demikian ditegaskan anggota Komisi X DPR RI, Fahmy Alaydroes dalam perbincangan dengan Jurnas.com, Selasa (19/10).
“Sekarang Komisi X DPR bersama Pemerintah (Kemenpora) sedang membahas RUU SKN. Saat yang tepat untuk dilakukan evaluasi menyeluruh terkait LADI,” tegasnya.
Politisi PKS ini mewanti-wanti LADI untuk tidak abai, apalagi meremehkan peringatan yang diberikan oleh WADA. Sebab, hal ini nantinya tidak hanya akan berimbas pada cabang olahraga Bulu Tangkis. Even-even nasional maupun dunia juga dapat terganggu akibat ulah LADI.
Terlepas dari itu, Legislator Dapil Jawa Barat V ini menyerukan agar semua pihak tidak menganggap enteng gerakan anti doping.
“Gerakan anti Doping sangat penting, dan prinsip dalam hal menjaga fairness, sportifitas dalam dunia olahraga,” demikian Fahmy Alaydroes.
Indonesia resmi mendapatkan sanksi dari WADA. Sanksi tersebut diberikan karena LADI tidak mematuhi aturan yang sudah ditetapkan terkait tes doping plan (TDP).
Dimana sudah menjadi kewajiban setiap negara mengirimkan tes doping plan (TDP) sekurang-kurangnya 700 sampel per tahun. Kewajiban ini sudah lalai sekian tahun.
Diketahui dengan sanksi tersebut, tidak ada bendera Merah Putih yang dikibarkan saat Indonesia berhasil menyabet juara Piala Thomas 2020, Minggu (17/10), setelah penantian 19 tahun. Adapun yang ditampilkan dalam seremonial juara adalah bendera berlogo Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI).
KEYWORD :
Warta DPR Komisi X DPR PKS Fahmy Alaydroes Lembaga Anti Doping LADI WADA
