Aung San Suu Kyi (Foto: Reuters)
Jakarta, Jurnas.com - Penguasa militer Myanmar yang berkuasa tidak menghalangi utusan khusus Asia Tenggara mengunjungi negara itu tetapi tidak akan mengizinkannya bertemu dengan mantan pemimpin yang ditahan Aung San Suu Kyi, karena didakwa melakukan kejahatan.
"Penundaan PBB dalam menyetujui pencalonan duta besar PBB dari pemerintah militer bermotif politik," kata juru bicara junta milite, Zaw Min Tun, dikutip dari Reuters, Kamis (14/10).
"PBB dan negara-negara dan organisasi lain harus menghindari standar ganda ketika mereka terlibat dalam urusan internasional," sambungnya.
Pernyataan juru bicara yang dikeluarkan militer dalam ringkasan tertanggal Rabu (13/10) itu, datang ketika tekanan internasional meningkat pada junta untuk menerapkan rencana perdamaian lima poin yang disetujui oleh jenderal utamanya Min Aung Hlaing pada April dengan ASEAN.
Myanmar berada dalam kelumpuhan politik dan ekonomi sejak kudeta militer 1 Februari, yang memicu curahan kemarahan dan protes yang belum mereda, dengan beberapa warga sipil membentuk milisi untuk menghadapi tentara yang kuat.
MCI 2023 Pukau Masyarakat Portugal
Kelambanan junta terhadap rencana ASEAN itu sama saja dengan mundur dan beberapa negara anggota berdiskusi secara mendalam tentang mengecualikan Min Aung Hlaing dari pertemuan puncak bulan ini, Erywan Yusof, utusan khusus blok itu, mengatakan pekan lalu.
Erywan awal pekan ini mengatakan dia sedang berkonsultasi dengan partai-partai di Myanmar, tidak memihak atau posisi politik dan menantikan kunjungan.
Sumber Energi Terbarukan ASEAN Sangat Besar
Juru bicara junta juga menegaskan sistem peradilan Myanmar adil dan independen akan menangani kasus Aung San Suu Kyi sesuai dengan itu, menambahkan ketua hakim ditunjuk oleh pemerintah sebelumnya.
KEYWORD :Militer Myanmar ASEAN Aung San Suu Kyi
