Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang
Jakarta, Jurnas.com - Komisi VIII DPR mendorong pemerintah untuk menjadikan Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, sudah saatnya Kemensos mengambil alih peran Badan Pusat Statistik (BPS) seperti saat ini. Apalagi, Kemensos sudah berhasil dengan serapan anggaran yang tinggi dalam penyaluran bansos Covid-19.
"Kemensos patut diacungi jempol kinerja nya dalam penyaluran bansos Covid-19, dimana Kemensos telah berhasil melakukan penyerapan anggaran sebesar 90,71 persen. Sehingga Komisi VIII sangat mendukung agar data kemiskinan itu dikelolah oleh Kemensos saja bukan BPS lagi," kata dia dalam diskusi "Bantuan Sosial Sudahkah Tepat Sasaran" di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/11).
Marwan mengatakan, data penerima bantuan sosial harus terus disisir agar dapat meminimalisir kesalahan penyaluran data di masyarakat.
Komisi VIII, lanjut dia, juga sudah mendesak dan memberikan anggaran untuk Pusdatin sebagai pusat pendataan yang akan melakukan perubahan perbaikan data.
“Tentu perbaikan data harus terus dilakukan dan terus diperbaharui," tekannya.
“Itulah persoalan yang kita hadapi. Mudah-mudahan ini menjadi semangat buat bapak menteri untuk meyakini kementerian ini sebetulnya bisa menjadi data terpadu untuk kemiskinan, sehingga pemerintah bisa meletakkan program pembangunannya lewat data kemiskinan itu,” demikian kata Marwan yang politisi PKB ini.
DPR Komisi VIII PKB Marwan Dasopang Data Kemiskinan Kemensos
