Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian
Jakarta, Jurnas.com - Bantuan subsidi upah bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan non-PNS sebesar Rp1,8 juta diapresiasi Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian.
Bantuan tersebut akan diberikan satu kali oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan total anggarannya Rp3,6 triliun.
“Alhamdulillah, saya lega akhirnya bantuan bagi tenaga pendidik dan kependidikan dapat dikucurkan. Ini yang telah berkali-kali kami dorong, karena memang ini yang mendesak dibutuhkan di era pandemi ini,” kata Hetifah dalam Raker di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2020).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini merasa senang karena bukan hanya guru dan dosen yang dapat menerima bantuan ini. Tapi semua tenaga pendidik dan kependidikan juga mendapatkan hak untuk menerima bantuan ini.
“Tidak hanya guru dan dosen, tapi tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kependidikan lainnya seperti guru PAUD juga bisa mendapatkan. Tentu kita tidak boleh lupakan mereka karena mereka juga berkontribusi dalam dunia pendidikan, dan di era pandemi ini mereka juga membutuhkan bantuan,” paparnya.
Karena itu, legislator asal Kalimantan Timur ini berharap, bantuan ini bisa disalurkan tepat waktu tanpa adanya hambatan. Serta, data penerima pun akurat, sehingga tidak ada yang terlewat.
“Semoga ini bisa segera dikucurkan ke rekening masing-masing tanpa adanya hambatan birokrasi, karena sifatnya mendesak. Pastikan adanya pendataan yang akurat, jangan sampai ada yang berhak namun terlewat. Semoga bantuan yang disalurkan dapat bermanfaat dan menambah semangat memasuki tahun 2021,” tandasnya.
Dalam Raker Komisi X, Mendikbud Nadiem Makarim menjelaskan, bantuan tersebut rencananya ditargetkan untuk menyasar 2.034.732 orang. Terdiri dari 1,6 juta guru dan pendidik, 162.277 dosen, dan 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi.
KEYWORD :DPR Kemendikbud Bantuan subsidi upah Golkar Hetifah Sjaifudin
