Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar saat menerima sertifikat penghargaan SPIP Level Tiga dari BPKP
Jakarta, Jurnas.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengapresiasi penghargaan yang diterima Inspektorat utama (Ittama) DPR RI berupa Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) Level Tiga dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penghargaan ini menjadi kado manis bagi Ittama DPR RI yang pada hari ini tepat berusia lima tahun.
Saya ucapkan selamat, dan apresiasi kepada Ittama DPR RI. SPIP Level 3 ini artinya adalah sebuah pencapaian atas standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan kata lain proses bisnis yang ada di Setjen DPR RI, baik proses pengelolaan anggaran dan lain sebagainya sudah memenuhi kriteria yang diharapkan oleh pemerintah,” ujar Indra usai menerima sertifikat penghargaan SPIP Level Tiga dari BPKP, di ruang rapat Setjen DPR RI, Jakarta, Kamis (17/9).
Indra menambahkan, penghargaan ini tak lain berkat kerja keras pengawalan yang dilakukan oleh jajaran Inspektorat Utama terhadap kegiatan-kegiatan pengelolaan anggaran, aset-aset dan sebagainya di Kesetjenan DPR RI telah memenuhi standar SPIP yang diharapkan oleh pemerintah.
Dalam kesempatan itu, Inspektur Utama Setjen DPR RI Setyanta Nugraha mengatakan bahwa Ittama DPR RI usianya masih terbilang muda atau anak-anak sejak pertama kali dibentuk pada 17 September 2015 lalu. Meski demikian, jajaran Ittama berupaya keras mengawal bagaimana akuntabilitas keuangan Negara, pelaksanaan reformasi birokrasi sekaligus sebagai penegak integritas di lingkungan Setjen DPR RI berjalan dengan baik.
“Alhamdulillah pada hari ini, bertepatan dengan ulang tahun Ittama DPR RI yang ke 5 tahun dalam mengawal Sekjen DPR ini kami mendapatkan sertifikat SPIP level 3. Jadi penghargaan ini seperti kado di hari ulangtahun kami,” ucap Toto, sapaan akrabnya.
SPIP Level 3 ini, lanjut Toto, merupakan sistem pengawasan pengendalian yang dilakukan oleh institusi yang merupakan core bussines pimpinan instansi dalam melaksanakan pengendalian yang meliputi lingkungan pengendalian, identifikasi risiko, kemudian pengawasan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan.
“Artinya semua itu merupakan core business Setjen DPR RI yang dinilai melalui lima unsur dan 126 unsur penilaian. Seperti bagaimana mengelola SDM, pengelola aset, mengelola keuangan Negara, dan untuk mengendalikan kegiatan kegiatan yang menimbulkan potensi kolusi, korupsi dan nepotisme,” papar Setyanta Nugraha.
Jika sebuah institusi melaksanakan SPIP dengan baik, ugkap Toto, akan terhindar dari perbuatan pelanggaran peraturan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bisa mengurangi kemungkinan kerugian negara. Toto menyadari masih ada PR (Pekerjaan rumah) yang harus diperbaiki untuk mencapai hasil yang lebih baik. Namun level tiga dari SPIP ini sejatinya merupakan target pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam RPJMN.
“Selain pencapaian SPIP Level Tiga ini, sebelumnya kami juga telah meraih beberapa capaian lainnya. Seperti Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 tahun berturut-turut dari BPK RI. Kami juga sudah menyelesaikan beberapa temuan BPK seperti kekurangan volume dan kelebihan pembayaran. Tuntutan ganti rugi dan sebagainya. Dengan kata lain, kami mampu mengembalikan ke kas Negara sekitar Rp 2,2 miliar per September 2020 ini,” tambahnya.
Ke depan, pihaknya berharap adanya penguatan kelembagaan, dimana hal ini akan diukur oleh BPKP melalui model internal audit. Sehingga pihaknya bisa mengejar ‘catatan’ yang diberikan BPKP dalam penghargaan SPIP Level Tiga tersebut. Catatan yang dimaksud berupa sistem atau model terkait dengan penilaian risiko dan manajemen risiko.
Sejatinya Setjen DPR RI memang memiliki platform manajemen risiko. Diakui Toto, semua itu butuh waktu, karena melibatkan seluruh unit kerja untuk bisa menyusun risk register. Sehingga masing-masing unit kerja mampu menyusun strategi yang bakal terjadi.
“Tinggal nanti bagaimana masing-masing unit kerja mampu melakukan mitigasi terhadap resiko tersebut. Sehingga masing-masing unit akan terhindar dari resiko. Pada akhirnya tujuan organisasi pun dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan pemerintah menciptakan good government dan clean government.
KEYWORD :Warta DPR Pimpinan DPR Sekjen DPR
