Sakti Wahyu Trenggono (Wamenhan RI) dalam sebuah webinar
Jakarta, Jurnas.com - Kementrian Pertahanan (Kemhan) mendorong adanya peningkatan ketahanan pangan nasional, sebagai langkah antisipatif terhadap potensi serangan wabah penyakit di masa depan.
"WHO menyatakan virus baru itu terus bermunculan. Jadi, seandainya pandemi Covid-19 ini usai, tak menjamin di masa depan wabah penyakit baru tak muncul," ujar Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Webinar yang digelar IA ITB Jawa Timur dengan tema "Penguatan Pangan & Kesehatan Rakyat Sebagai Basis Ketahanan Negara Pasca Pandemi, Kamis (18/6/2020).
Wahyu Trenggono menjelaskan, indikator ketahanan pangan Indonesia harus ditingkatkan di masa depan untuk mengantisipasi serangan wabah penyakit.
Ia memaparkan, jika sebuah pandemi berujung kepada krisis seperti yang ada sekarang, maka ada beberapa sektor yang paling rentan terkena dampaknya.
"Pertama, di sektor pekerjaan dimana muncul pengangguran karena kegiatan ekonomi dipaksa berhenti. Kedua, masalah ketersediaan pangan. Ketiga, ketahanan kesehatan," jelas Wahyu Trenggono.
Jika ketiga hal ini tak bisa dikelola dengan baik, sambungnya, maka akan berpengaruh kepada ketahanan dan kedaulatan negara secara keseluruhan.
"Karena itu semua elemen bangsa perlu bekerjasama secara serius melawan ancaman pandemi agar ketahanan nasional terjaga," katanya.
Wamenhan memaparkan untuk sektor pangan, komoditas yang banyak dikonsumsi masyarakat adalah beras, gula, terigu, dan kedelai.
Karena itu, ia meminta agar komoditi seperti beras dan gula itu perlu perhatian kondisi cadangannya. Di samping itu sekarang ada pergeseran dimana Indonesia pengkonsumsi mie terbesar kedua di dunia. Ini membuat kita impor gandum tinggi, begitu juga kedelai.
Kata Wahyu Trenggono, jika pandemi diibaratkan dengan suasana perang maka dibutuhkan peralatan tempur yang kuat untuk melawan. Dan salah satu peralatannya adalah cadangan pangan yang panjang.
"Sekarang itu di komoditas beras kita hanya kuat untuk 69 hari, bandingkan dengan India yang bisa setahun. Karena itu kami dari Kemhan sedang mengajukan satu model yang bisa meningkatkan ketahanan pangan nasional," paparnya.
Dikatakan Wamenhan, strategi yang dipilih adalah membuat lahan khusus untuk ketahanan pangan nasional. Mengutip kajian yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan ada 16,6 juta hektar kawasan hutan non hutan layak dikonversi menjadi lahan pertanian produktif. Sebagian besar lahan ada di Papua, disusul Kalimantan, dan Sumatera.
"Kita ingin mengoptimalkan lahan ini agar tidak menjadi opportunity loss bagi negara. Rasionalisasi kawasan hutan adalah faktor penting bagi kelestarian pengelolaan hutan dan enjadi enabler untuk pembangunan nasional," katanya.
Jika rencana pengadaan lahan pangan ini terealisasi, kata Wamenhan Wahyu, maka ini bisa menyumbang sekitar 20% bagi cadangan pangan nasional nantinya.
"Kita pastikan ini memang untuk ketahanan pangan, jadi kawasan yang dipilih tidak boleh berubah fungsi dari kawasan tanaman pangan yang akan kita kembangkan," tuntas Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Pertahanan RI.
Wahyu Trenggono Wakil Menteri Pertahanan Ketahanan Pangan
