Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmad Handoyo
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Kesehatan telah membuat panduan New Normal, melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang pencegahan dan pengendalian Covid-19 ditempat kerja Perkantoran dan Industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Panduan pencegahan penularan Covid-19 mulai dari himbauan kepada pihak managemen untuk senantiasa memantau perkembangan Covid-19 di lingkungannya.
Menyikapi keluarnya panduan New Normal dalam mencegah virus vorona (Covid-19) ditempat kerja, perkantoran dan industry, Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo berpendapat, satu-satunya cara agar bangsa Indonesia bisa memenangkan pertarungan melawan wabah virus Corona (Covid-19) adalah menerapkan sikap displin yang tinggi.
"Di tengah pandemi seperti saat ini, kita diultimatum, mau menang atau kalah. Kalau mau menang melawan wabah Covid-19 ini, tidak ada pilihan lain, sikap disiplin yang ketat adalah kuncinya. Kalau tidak, wabah Covid-19 ini bisa meledak lagi. Jangan sampai, ramalan WHO yang mengatakan Indonesia bisa menjadi episentrum baru Covid-19, menjadi kenyataan," katanya melalui keterangan pers yang diterima Parlementaria, Selasa (26/5).
Legislator asal Boyolali, Jawa Tengah ini mengakui, masalah displin bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Selama ini banyak masyarakat yang masih membandel terhadap protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah.
"Memang banyak sekali kasus-kasus yang mencuat belakangan ini, yang menunjukkan ketidakdisplinan itu. Tapi, marilah, kedepan semua pihak, harus bersikap lebih displin lagi," imbaunya.
Satu hal yang diharapkan Rahmad adalah peran para tokoh dan elit bangsa ini mencontohkan sikap displin dengan cara bersatu melawan virus Corona. Aparat yang melakukan pengawasan juga harus bertindak lebih tegas.
"Sekarang saatnya semua pihak bersatu melawan musuh bersama, yakni virus Corona. Para tokoh bangsa ini hendaknya menghindari hiruk pikuk yang bisa menimbulkan keresahan di masyarakat," pungkas Rahmad.
Warta DPR Komisi IX DPR Satgas Covid-19 DPR
