Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, I Nyoman Parta
Jakarta, Jurnas.com - Anggota DPR dari Fraksi PDIP, I Nyoman Parta mengatakan setelah 21 Tahun Reformasi berjalan, Indonesia telah berhasil mewujudkan sejumlah agenda perubahan sesuai yang diharapkan, meski demikian, cita - cita itu belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal.
"Banyak hal yang dicita-citakan kita mahasiswa sebagai agenda reformasi yang sampai hari ini, sebagian ada yang sudah berjalan, sebagian lagi ada yg belum berjalan," kata I Nyoman Parta di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (22/02/2020).
Menurutnya, belum optimalnya agenda reformasi 98 lantaran perjuangan saat itu tidak menyiapkan secara detail apa yang harus disiapkan pasca reformasi.
"Ada juga yang menyimpang dari agenda reformasi, contohnya, praktik korupsi," kata Nyoman.
Kedua, kata Nyoman, cita - cita reformasi yang sudah terwujud namun implementasinya belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan yakni tentang desentralisasi kekuasaan.
Nyoman mengakui saat ini kekuasaan sudah tidak lagi terpusat seperti zaman orde baru. Hal ini ditandai dengan adanya otonomi daerah yang membuat pemeritah kabupaten, kota dan provinsi lebih bebas membangun daerah masing-masing.
India Serukan Reformasi Dewan Keamanan PBB
Meski demikian, kata aktifis GMNI Cabang Bandung itu, tidak semua daerah sudah mengimplementasikan otonomi daerah dengan baik.
"Kedua kita ingin mempercepat proses desentralisasi waktu itu (1998). Lahirlah undang-undang pemerintah daerah 2004. Tapi, ternyata sampai hari ini indeks keberhasilannya sangat ini (tidak sesuai dengan yang diharapkan), artinya ketika prosesnya sama, anggaran yang diberikan juga sama kok disparitasnya (perbedaan; jarak) ada daerah yang melesat banget. Ada yang diem atau statis. Ada yang maju dan juga ada yang gak berkembang," ujar Nyoman.
Ketiga, terkait dengan kebebasan berpendapat dan demokrasi. Mantan Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum (STHB) Bandung itu mengakui kebebasan berpendapat memang saat ini sudah sangat maksimal.
"Bahwa ada kebebasan berbicara betul. Kita ngomong apa, sekarang tidak dikejar-kejar," ujar dia.
Namun, untuk Demokrasi, kata Nyoman, saat ini malah telah terjadi penurunan kualitas dan sifatnya sangat kapitalistik.
"Ketiga, Demokrasi. Demokrasi yang kita inginkan tidak seperti ini. Hari ini kan sangat kapitalistik ya," katanya.
"Kita tidak pernah membayangkan bahwa pemilu akan mengeluarkan biaya semahal ini. Kita tidak pernah membayangkan bahwa justru pemilu malah memecah anak bangsa. Kohesi (ikatan) sosialnya jadi hilang karena isu-isu yang dipakai adalah isu-isu sara, priomordialisme dan lainnya. Padahal dulu kan kita berjuang bersama," sambungnya.
Selanjutnya, dalam konteks Ideologi bernegara dan Kebhinekaan. Menurut Alumni Fakultas Hukum Universitas Mahendranata Denpasar Bali itu, kualitas ideologi bernegara saat ini mengalami kemunduran.
"Bahwa kita berdinamika iya. Tetapi harusnya tidak dipersoalkan lagi hal seperti itu, sampai hari ini, kita melihat, disini tidak boleh membuat rumah ibadah, disitu tidak boleh membuat rumah ibadah. Orang tidak boleh beribadah. Semua melakukannya. Tidak hanya satu kelompok. Semua melakukannya. Ini kan menurut saya kemunduran yang tidak pernah terjadi sebelum reformasi," katanya.
Selain masih adanya gumpalan isu-isu yang bersifat primordialisme, menurutnya, agenda reformasi lainnya masih menyisakan pekerjaan rumah untuk bangsa ini yang mesti terus dibenahi.
"Soal kematangan berdemokrasi politik misalnya. Kita masih berkutat pada pemahaman demokrasi yang bersifat prosedural. Demokrasi hanya dimaknai sebatas pemilu secara rutin," tandasnya.
Padahal sejatinya, lanjut Mantan Wakil Sekjen KMDHI (Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia) itu, tujuan demokrasi itu menitikberatkan pada kesejahteraan untuk rakyat, namun, saat ini tujuan itu belum terimplementasikan dengan baik.
"Demokrasi secara substansial belum terlihat pada diri bangsa ini, yang terlihat demokrasi masih berada pada tataran prosedural itu tadi. Mungkin ini sebuah proses yang tengah dijalani bangsa ini," ujarnya.
Dan yang paling terpenting dari itu semua, kata Nyoman, potret kemiskinan dan kesenjangan menjadi hal krusial yang mesti jadi concern semua elemen bangsa ini.
"Kemiskinan walaupun jumlahnnya terjadi penurunan tapi jumlahnya masih signifikan ini yang harus diperbaiki. Begitu juga dengan kesenjangan (gap) antar daerah yang dekat dengan pemerintahan dengan daerah kepulauan masih lebar," katanya.
KEYWORD :Reformasi Nyoman I Parta
