Kamis, 22/08/2019 08:09 WIB

Para Syndicate Kupas Kelemahan Airlangga Jika Bertahan Sebagai Ketum Golkar

Jumlah kursi DPR Golkar hasil Pemilu 2019 pun berkurang ketimbang dari Pemilu 2014.

Lambang Partai Golkar

Jakarta, Jurnas.com - Lembaga analisis politik Para Syndicate menilai Airlangga Hartarto punya kelemahan menonjol jika hendak bersaing di bursa calon ketua umum Golkar dalam Munas Golkar 2019.

Direktur eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan, kinerja Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar tak begitu moncer, karena perolehan suara partai berlambang beringin hitam itu termasuk jeblok di Pemilu 2019.

Ari mengatakan, suara Golkar pada Pemilu 2019 turun dibandingkan lima tahun lalu. Jumlah kursi DPR Golkar hasil Pemilu 2019 pun berkurang ketimbang dari Pemilu 2014.

"Banyak persoalan yang menjadi catatan di kepemimpinan Airlangga. Meskipun Golkar posisinya nomor dua, tetap ini bagian kelemahan Pak Airlangga," ujar Ari, Jumat (19/7).

Kelemahan Airlangga ini, jelas Ari, tentu menjadi peluang bagi Bambang Soesatyo alias Bamsoet yang sudah mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum Golkar.

"Peluang-peluang ini sedang dimanfaatkan. Namanya penantang pasti memiliki peluang dari kontestasi," jelas Ari.

Menurut Ari, langkah politik Airlangga mempertahankan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar pada Desember 2019 juga bagian dari strategi. Jika Munas Golkar dipercepat sebelum Oktober, kata Ari, maka posisi Bamsoet masih sebagai ketua DPR 2014-2019.

"Dalam konteks ini sebenarnya posisi Bamsoet sebagai ketua DPR peluang politiknya lebih besar. Modal politik (sebagai ketua DPR, red) lebih kuat daripada katakanlah Pak Bamsoet menjadi menteri," ulasnya.

Karena itu Ari menyebut Airlangga berupaya mengulur pelaksanaan Munas Golkar hingga Desember atau setelah DPR dan presiden hasil Pemilu 2019 dilantik. Selain itu, Bamsoet pada DPR 2019-2024 sudah bukan ketua DPR lagi.

"Kalau Desember konsolidasinya lebih lama. Posisi pemerintahan baru pascapelantikan Oktober jelas lebih menguntungkan, makanya Airlangga melakukan pergantian beberapa pengurus (ketua DPD II Golkar),” kata Ari.

Soal restu Presiden Jokowi bagi kandidat ketua umum Golkar, Ari menganggapnya sebagai hal wajar. Menurutnya, bagaimanapun Golkar adalah pengusung Jokowi di Pilpres 2019 dan menjadi bagian dari pemerintah.

"Sudah rahasia umum restu presiden itu menjadi endorsement untuk political candidate. Sehingga perlu merasa perlu melakukan lobi-lobi ke presiden,” katanya.

Ari menilai Airlangga maupun Bamsoet juga berupaya mengantongi restu Jokowi. “Dua-duanya memang dekat dengan Jokowi dan imbang,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Bamsoet diterima secara khusus oleh Jokowi hampir 2 jam sementara Airlangga hanya sekitar 15 menit itupun bersama-sama dengan pengurus daerah dalam rangka kegiatan presiden mengundang partai pendukung pasca keputusan MK atas hasil gugatan Pilpres.

TAGS : Para Syndicate Munas Golkar Airlangga Hartarto Bambang Soesatyo




TERPOPULER :