Kementerian Luar Negeri RI, Retno Marsudisaat memimpin pertemuan informal dalam format Arria Formula dengan tema Pemukiman dan Pemukim Ilegal Israel: Inti dari Pendudukan, Krisis Perlindungan, dan Penghalang terhadap Perdamaian, di Markas Besar PBB, New York, Kamis (9/5).
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno L.P Marsudi kembali akan memimpin sidang terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di New York, pada 23 Mei 2019 mendatang.
Ketua Satgas DK PBB Kementerian Luar Negeri, Hari Prabowo, mengatakan, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres akan kembali berpartisipasi dan akan menjadi salah satu pemateri dalam sidang tersebut.
"Sebagaimana debat terbuka yang pertama, yang dipimpin ibu menteri 7 Mei yang lalu, kita merasa sangat terhormat karena Bapak Sekjen PBB (Guterres, Red) kembali akan berpartisipasi pada sidang terbuka ini," ujar Prabowo dalam press briefing kepada di Jakarta, Kamis (16/5).
Menurut Prabowo, Menlu Retno dalam sidang terbuka kali ini dijadwalakan akan memimpin dua sesi persidangan DK PBB, yaitu sidang terbuka mengenai perlindungan masyarakat sipil di situasi konflik yang berlangsung 23 Mei 2019 dan situasi di Timur Tengah yang berlangsung 22 Mei 2019.
"Mengenai pertemuan pertama, salah satu pertimbangan utama sidang terbuka ini, di samping keselarasan dengan tema besar Indonesia selama kepemimpinan Indonesia di DK PBB, yakni `Investing in Peace: Improving Safety and Performance of UN Peacekeeping`." kata Prabowo.
Pertimbangan lain, kata Prabowo, sidang tersebut bertepatan dengan peringatan 20 tahun disahkannya agenda perlindungan penduduk sipil sebagai pembahasan di DK PBB, serta bertepatan peringatan 70 tahun ditandatanganinya Konvensi Jenewa mengenai hukum humaniter internasional.
"Jadi ini memang suatu momentum yang penting untuk menegaskan kembali komitmen masyarakat internasional dan DK PBB dalam memastikan dalam situasi konflik penduduk sipil akan dilindungi," tegas Prabowo.
Dalam pertemuan yang terbuka bagi seluruh negara anggota PBB, angle khusus yang akan diangkat Indonesia adalah mengenai penguatan kapasitas nasional negara yang bersangkutan.
"Maksdunya negara pasca konflik, harus di dukung penguatan kapasitasnya sehingga secara efektif dapat melindungi penduduknya, perlindungan HAM, dan perdamaiannya dapat terus berkesinambungan," jelas Prabowo.
Selanjutnya adalah briefing keanggotaan PBB mengenai situasi Timur Tengah. Pada kesempatan ini, Menlu Retno ingin menunjukkan betapa tingginya atensi Indonesia pada issue perdamaian di Timur Tengah, khusunya Palestina.
"Bedanya dengan open debate adalah, kalo briefing di tentukan untuk 15 anggota negara saja. Akan membahas issue di Timur Tengah seperti Palestina, suriah dan juga isu-isu lainnya," pungkasnya.
Sekedar informasi, dalam sidan terbuka ini akan menghadirkan Presiden Komite Internasional Palang Merah (ICRC) Peter Maurer dan Direktur Eksekutif Center for Civilians in Conflict (CIVIC) Federico Borello sebagai pemapar.
KEYWORD :DK PBB Timur Tengah Retno L.P Marsudi New York
