Air minum
Jakarta, Jurnas.com – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) disebut tidak dapat mendistribusikan air minum ke masyarakat tanpa bantuan swasta.
Menurut Sekjen Asosiasi Pengusaha Air Minum Isi Ulang Indonesia (Aspamindo) Budi Darmawan, selain tidak memiliki sumber daya yang cukup, kondisi gografis daerah-daerah yang ada di Indonesia menjadi penyebabnya. Fakta ini ditambah lebih dari separuh PDAM di Indonesia dalam kondisi tidak sehat.
Budi menuturkan, persoalan tidak sehat karena pipa untuk penyaluran air yang sangat mahal. Investasi untuk pipa utama air diameter 6 inch mencapai Rp 800 juta per kilometer.
Haris YL Diduga Korban Mafia Auditor BPK, Terpidana Suap Laporan Keuangan Pemprov Sulsel
“Belum lagi pipa distribusinya. Tekanannya sampai ujung juga harus mencapai standar tertentu. Sebab, jika tidak, PDAM itu akan dinilai tidak perform. Jadi mau harus dipasang pompa penguat dan itu membutuhkan listrik atau energi lagi,” ujar Budi dalam keterangannya pada Jumat (22/2) di Jakarta.
PDAM, lanjut Budi, tidak memiliki dana untuk memenuhi hal tersebut. Sementara perusahaan pelat merah itu harus mendistribusikan air ke masyarakat dari sumber airnya.
“Kalau jaraknya dekat, PDAM mungkin masih sanggup dengan hitungan harga tarif air minum yang hanya Rp4000-4500 per kubik. Tapi kalau jauh, pasti tidak sanggup. Kecuali biaya ke konsumennya dinaikkan lebih besar lagi,” ucap dia.
Sementara tarif yang diberlakukan untuk air minum hanya satu. Misalnya untuk rumah tangga kelas bawah, menengah, dan mewah, tanpa memperhitungkan jarak.
“Jadi bisa dimaklumi jika nyaris tidak ada PDAM yang sanggup membangun pipa dari instalasinya ke areal yang jauh,” tutur dia.
Budi mencontohkan, untuk Kabupaten Bogor pemenuhan akses air minum ke masyarakat tidak merata. Di lapangan, Kabupaten Bogor memiliki cakupan riil tidak sampai 20 persen, sehingga tidak mampu menginvestasi pipa utama dan pipa distribusi.
“Sementara, PDAM kan harus membeli pipanya terlebih dulu untuk dipasang, setelah itu baru masyarakatnya nyambung untuk berlangganan. Iya kalau yang berlangganan banyak, kalau panjangnya sampai 20 kilo dan yang berlangganan hanya dua orang, bisa tekor itu PDAM,” ujar Budi.
Karena itu menurut Budi, PDAM harus bekerja sama dengan pihak swasta. Artinya, sinergi dengan pihak swasta akan membantu PDAM memenuhi akses air minum ke masyarakat, khususnya ke daerah-daerah yang tidak terjangkau pipa air PDAM.
“Yang belum disambung PDAM karena PDAM belum punya dana, dijadikan peluang bisnis oleh pihak swasta, sehingga masyarakat bisa minum dengan biaya terjangkau. Itu peluang bisnis namanya kalau dari sudut pandang wirausaha,” katanya.
Dalam keterangannya, Budi juga menyayangkan selama ini pemerintah tidak memperhitungkan capaian pihak swasta dalam pemenuhan akses air minum ke masyarakat. Pemerintah mengatakan cakupan air bersih di Indonesia saat ini mencapai 73,6 persen. Padahal, jika pemerintah memperhitungkan kontribusi dari pihak swasta, pencapaian itu hampir mencapai 100 persen.
“Itu saya enggak ngerti terus terang saja. Susahnya apa si kalau memasukkannya. Artinya, kita lihat fakta saja, siapa sih yang nggak kenal yang namanya air kemasan, merek apa pun itu. Siapa sih orang yang tidak tahu bisnis depot air minum. Artinya, masyarakat aksesnya gampang,” tegas dia.
“Kalau kita hanya berpegangan sama kontribusi pemerintah saja, faktanya target cakupan rata-rata di DKI saja hanya sekitar 63 persen (2019) dengan kebocoran 48 persen (data 2017). Sisanya belum terjangkau,” tukas Budi.
Sementara, Guru Besar bidang Ilmu Hidrogeologi Vulkanik Fakultas Teknik Geologi dan Dekan Fakultas Teknik Geologi Unpad, Hendarmawan, menegaskan bahwa pemenuhan akses air minum masyarakat harus dipenuhi.
Tapi dalam kenyataannya, PDAM hanya ada di kota-kota. Sedangkan di daerah-daerah pinggiran, PDAM sudah sulit masuk.
“Itu karena biaya permodalan pemasangannya sangat besar. Bisa saja itu dibebankan kepada masyarakat, tapi harganya jadi mahal. Kalau harganya jadi mahal, itu akan menjadi problem baru lagi di masyarakat,” katanya.
KEYWORD :PDAM Air Minum
