Ilustrasi guru (Foto: Tanoto Foundation)
Jakarta – Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo memperingatkan agar para guru tidak terlibat dalam politik praktis.
Menurut Heru, sudah semestinya guru dan termasuk organisasi profesi guru , berada di jalur independen alias netral dalam arus politik Tanah Air.
“Jika para guru jatuh ke dalam politik praktis, apalagi menjadi simpatisan dan relawan pasangan capres atau cawapres, apa bedanya nanti guru dengan tim sukses?” kata Heru dalam keterangannya pada Sabtu (12/1) di Jakarta.
FSGI Desak Pemerintah Evaluasi Pelaksanaan PJJ
Heru mengungkapkan salah satu dampaknya ialah guru tak ubahnya seperti `juru kampanye` di depan siswa dan di ruang-ruang kelas. Adapun sekolah, nantinya akan terkotori oleh kampanye partisan oknum guru.
“Apalagi di depan kelas XII SMA/SMK/MA yang sudah memiliki hak pilih dalam pemilu,” tuturnya.
FSGI Anggap Polisi Permalukan Guru SMPN 1 Turi
Guna mencegah hal ini terjadi, Heru mengimbau kepada para kepala sekolah dan pengawas, supaya mengawasi bila ada oknum guru yang berpolitik praktis di ruang kelas, dan berupaya memengaruhi pilihan politik siswa.
Kepada siswa, lanjut Heru, diharapkan tidak takut untuk melaporkan kepada kepala sekolah jika menemukan guru yang berkampanye di depan kelas.
Keberpihakan Cawapres pada Guru Dipertanyakan
“Harus ada komunikasi dan koordinasi yang baik antara siswa, wali kelas, kepala sekolah, dan orang tua untuk mengantisipasi dan mengawasi oknum guru yang bertindak demikian,” tandasnya.
KEYWORD :Guru berpolitik Heru Purnomo Sekjen FSGI
