Kapolri Jenderal Tito Karnavian
Jakarta - Sumber daya manusia (SDM) Polri yang tersebar hingga pelosok daerah dinilai berpotensi untuk memberantas tindak kejahatan korupsi secara masif di tanah air.
Demikian disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, saat rapat kerja dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), Menkumham, bersama Komisi III DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/10).
Menurutnya, untuk mewujudkan konsep penanganan korupsi, Polri memiliki SDM yang cukup besar dan berpotensi dalam pemberantasan korupsi dari hulu hingga ke hilir. Sebab, Polri memiliki personel yang tersebar di seluruh daerah.
"Dengan demikian dengan kalau melihat SDM, maka Polri memiliki peluang yang cukup besar dalam melakukan pemberantasan korupsi secara masif," kata Tito dalam pemaparanya.
Tito menjelaskan, masalah konsep penanganan korupsi yang cukup masif sekarang ini, tidak bisa ditangani oleh satu senjata, yaitu penindakan.
"Paling tidak senjata yang harus dikerjakan pertama pencegahan, kedua penindakan, ketiga adalah paca peninbdakan," katanya.
Atas dasar itu, lanjut Tito, usulan dibentuknya Densus Tipikor Polri sebagai solusi untuk memperkuat kewenangan Kepolisian dalam memberangus kejahatan korupsi yang masif di tanah air.
"Kami berharap ada solusi, untuk menangani korupsi, maka kami sarankan dibentuk Densus Tipikor," tegasnya.
KEYWORD :Densus Tipikor Polri DPR KPK
