Wapres JK: Pengurangan Kemiskinan Belum Optimal

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, upaya upaya  gencar pengurangan kemiskinan di Indonesia masih belum optimal. Walau sudah ada usaha yang dilakukan dan sudah ada hasilnya, namun belumlah cukup.

"Banyak usaha-usaha dilakukan, namun belum cukup walaupun ada hasilnya. Terbukti dengan kemiskinan turun, kita masih stagnan dalam mengurangi kemiskinan," kata Wapres saat membuka Indonesia Development Forum 2017 di Jakarta, Rabu.

Dikatakannya, selama tujuh tahun terakhir secara presentase kemiskinan di Indonesia turun tiga persen.  Langkah-langkah yang telah diambil antara lain memberikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha kecil, serta program afirmasi dengan kartu pintar maupun kartu sehat.

Menurut Wapres JK, kondisi zaman secara memang berbeda dengan era 1970 dan 1980an. Dulu Indonesia menganut ekonomi terbuka. Dan sekarang negara harus ikut campur tangan lebih banyak lagi. Sementara program pemberdayaan harus sejalan sesuai secara umum.

Yang harus dilakukan untuk mengurangi kemiskinan, Wapres mengatakan, adalah meningkatkan kemungkinan pendapatan dan mengurangi pengeluarannnya. Pemerintah, kata Wapres JK,  telah banyak memberi  berbagai macam subsidi seperti subsidi bahan bakar, pupuk dan subsidi yang lainnya.

"Kita pernah capai subsidi hampir Rp400 triliun, 20 persen dari APBN kita pada 2014. Sekarang subsidi turun karena harga minyak turun. Tapi tetap diberi subsidi besar untuk bahan bakar, raskin bagi warga kurang mampu," ujar Wapres.

Bukan cuma itu saja, Wapres JK menambahkan, Pemerintah  juga berikan program keluarga harapan dan subsidi lain, "Tapi ini belum cukup. Yang penting adalah bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan," ujarnya.

Jika pemerintah memberikan subsidi besar akan mengurangi kemampuan untuk membangun infrastruktur dan lain-lain. "Maka subsidi KUR, program dana desa mestinya tentu diperbaiki dan diperbanyak walaupun banyak kritikan. Begitu juga program kesehatan, kemungkinan anak-anak kita kerdil, stunting juga tentu pendidikan lebih baik agar terjadi suatu pemerataan baik," katanya.

KEYWORD :

Wakil Presiden Jusuf Kalla Kemiskinan

AHY Pastikan Demokrat Terima Putusan MK dengan Rasa Syukur

Gus Imin Pastikan DPR Komit Sempurnakan UU Pemilu

Jokowi Beri Penghargaan kepada Menantunya

Hakim Heran BAP Saksi Kasus SYL Bocor ke Pejabat Kementan

KPK Buka Suara Soal BAP Saksi Korupsi SYL Bocor

Dewas Bakal Sidang Etik Pimpinan KPK Nurul Ghufron

MA Hukum Bupati Mimika Eltinus Dua Tahun  Penjara

Kuartal I 2024, BRI Cetak Laba Rp15,98 Triliun