Jakarta, Jurnas.com - DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani bersama empat Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
Sebanyak 361 dari total 573 anggota DPR hadir atau memberikan tanda tangan kehadiran. Perwakilan seluruh fraksi turut mengikuti rapat yang secara khusus mengagendakan pengesahan RUU Perampasan Aset tersebut.
Sebelum mengambil keputusan, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi terkait pengesahan RUU tersebut menjadi undang-undang. Pertanyaan itu langsung disambut persetujuan oleh peserta rapat paripurna.
“Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” ujar Puan.
Rapat Paripurna ini merupakan kelanjutan dari keputusan pembahasan tingkat pertama di Komisi III DPR sehari sebelumnya, pada Rabu, 18 November 2026. Saat itu, seluruh fraksi menyatakan sepakat agar RUU Perampasan Aset dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Seluruh fraksi menyampaikan persetujuan tanpa menyertakan catatan atau keberatan terhadap substansi RUU.
Rampungnya pembahasan regulasi ini menjadi langkah penting setelah RUU Perampasan Aset tertahan selama 18 tahun sejak pertama kali digagas pada 2008.
Perwakilan Fraksi PKS, Nasir Djamil, mengatakan penyelesaian RUU tersebut merupakan kabar yang telah lama dinantikan masyarakat. Dia mengapresiasi tercapainya kesepakatan seluruh fraksi sehingga regulasi tersebut dapat segera disahkan.
“Kita menyadari bersama RUU ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Kita beruntung kita bisa menyelesaikan RUU yang ditunggu masyarakat banyak ini. Kita sadar bahwa RUU Perampasan Aset sudah dimulai sejak 2008,” ujar Nasir.
Atur Perampasan Aset dengan dan Tanpa Putusan Pidana
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharief Hiariej atau Eddy Hiariej menjelaskan, RUU Perampasan Aset mengatur dua mekanisme utama, yakni perampasan aset berdasarkan putusan pidana (conviction-based forfeiture) dan perampasan aset tanpa harus didahului putusan pidana (non-conviction-based forfeiture).
Menurut Eddy, regulasi tersebut juga menetapkan sejumlah kategori tindak pidana yang aset hasil kejahatannya dapat dirampas oleh negara. Cakupannya tidak hanya korupsi, tetapi juga narkotika dan psikotropika, terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan orang, hingga penipuan atau penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi dan berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Pemerintah berharap mekanisme perampasan aset dapat berjalan secara adil dan akuntabel. Prosesnya mencakup seluruh tahapan, mulai dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan aset yang telah dirampas.
“Masyarakat menaruh harapan besar agar seluruh tahapan perampasan aset mulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan hingga pengelolaan aset dapat dilaksanakan secara adil,” kata Eddy saat menyampaikan pandangan pemerintah dalam rapat pembahasan tingkat pertama, Rabu, 18 November 2026.
Tujuh Poin Utama Pengaturan Perampasan Aset
Dalam RUU Perampasan Aset, terdapat tujuh poin utama yang menjadi landasan pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana.
Pertama, mengatur cakupan tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset. Kategori tersebut meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan/atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat luas.
Kedua, menetapkan jenis-jenis aset yang berasal dari tindak pidana dan dapat dikenai perampasan oleh negara.
Ketiga, mengatur hukum acara perampasan aset melalui dua mekanisme, yakni berdasarkan putusan pidana maupun tanpa putusan pidana.
Keempat, mengatur pengelolaan aset hasil tindak pidana serta pengawasan pelaksanaan perampasan melalui badan khusus yang dibentuk oleh Presiden.
Kelima, memastikan adanya pengawasan berkala terhadap proses perampasan dan pengelolaan aset agar pelaksanaannya berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Keenam, membangun sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan perampasan aset.
Ketujuh, mengatur sumber pendanaan yang diperlukan untuk menjalankan seluruh proses perampasan dan pengelolaan aset.



















