Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) Aria Bima menegaskan bahwa pembaruan regulasi administrasi kependudukan harus menjamin perlindungan data pribadi masyarakat.
Penguatan integrasi data kependudukan melalui sistem digital perlu diimbangi dengan pembatasan akses dan penggunaan data agar tidak membuka ruang penyalahgunaan informasi pribadi warga.
Menurutnya, perlindungan data pribadi menjadi salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam pembahasan RUU Aminduk.
Berbagai masukan yang disampaikan para narasumber dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) menjadi bahan pendalaman Panja, terutama terkait risiko pengelolaan dan integrasi data kependudukan.
Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang mengemuka adalah batas antara integrasi dan sentralisasi data.
Integrasi memang dibutuhkan untuk mendukung keterhubungan layanan antarsektor, tetapi pengaturannya harus mencegah pemusatan data secara berlebihan yang berpotensi meningkatkan risiko penyalahgunaan informasi kependudukan.
Selain itu, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) juga perlu ditempatkan secara proporsional. NIK semestinya berfungsi sebagai pengenal identitas, bukan sekaligus menjadi kredensial yang memberikan akses terhadap berbagai informasi pribadi masyarakat.
"Integrasi data kependudukan harus tetap menempatkan perlindungan data pribadi sebagai prinsip utama. Jangan sampai kebutuhan mengintegrasikan data justru membuka ruang sentralisasi berlebihan dan mengabaikan hak masyarakat atas data pribadinya," ujar Aria Bima dalam rapat yang terselenggara di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Lebih lanjut, legislator dari Fraksi PDIP ini menambahkan, prinsip perlindungan data pribadi seperti minimalisasi data dan pembatasan tujuan penggunaan perlu tercermin secara jelas dalam pengaturan RUU.
Masyarakat juga harus mendapatkan jaminan atas haknya untuk mengakses, memperbaiki, serta mengajukan keberatan terhadap pemrosesan data pribadi.
Di samping itu, diperlukan mekanisme pengamanan yang memadai, termasuk pengendalian akses berdasarkan kewenangan, pencatatan aktivitas akses data, serta pengawasan independen.
Hal tersebut penting agar integrasi data kependudukan tidak hanya berorientasi pada kemudahan pelayanan, tetapi juga menjamin akuntabilitas pengelolaannya.
"Komisi perlu mendalami batas antara integrasi dan sentralisasi data, harmonisasi dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta kelembagaan pengawas dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan," ungkapnya.
Terakhir, Aria Bima menyampaikan bahwa seluruh pandangan dan masukan dalam RDPU akan menjadi bahan berharga bagi Panja untuk menyempurnakan substansi RUU Adminduk.
Panja juga membuka kemungkinan untuk kembali mengundang para narasumber guna mendalami sejumlah persoalan secara lebih terperinci dalam pembahasan berikutnya.
"Kami berharap pengaturan administrasi kependudukan ke depan lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga mampu menjawab berbagai kekhawatiran serta mengantisipasi ekses-ekses yang disampaikan para narasumber, sehingga benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan penyelenggaraan pemerintahan ke depan," pungkasnya.



















