Semangat pemberantasan kejahatan jangan sampai melahirkan aturan yang melanggar hak konstitusional warga negara dan membuka ruang kesewenang-wenangan baru

Tanpa kehati-hatian, instrumen ini justru rentan berubah menjadi bumerang yang menggerus kepastian hukum dan demokrasi

Catatan sejarah menunjukkan bahwa praktik prostitusi telah ada sejak 2400 SM di peradaban Sumeria.

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menekan pemulihan aset hasil tindak pidana juga menjadi bagian penting dalam upaya penegakan hukum.

Golkar mengusulkan penerapan sistem pemilu campuran dengan pembentukan Dapil nasional dalam pembahasan RUU Pemilu.

Kabinet Pemerintah Yaman secara resmi menyetujui rancangan undang-undang (RUU) untuk mengklasifikasikan milisi Houthi sebagai organisasi teroris.

DPR mendorong Kementerian Keuangan segera memanfaatkan Undang-Undang Satu Data Indonesia (SDI) yang baru disahkan untuk memperluas basis penerimaan pajak.

Kondisi tersebut turut berdampak pada buruknya pelayanan kesehatan, pemenuhan gizi warga binaan, hingga kebersihan lingkungan.

Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun mengatakan RUU Perampasan Aset menjadi salah satu regulasi yang dinantikan masyarakat.