Firman mengatakan pembangunan dan target pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan tercapai apabila pemerintah hanya mengandalkan APBN.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, meminta agar pengadaan sapi qurban Presiden yang menggunakan anggaran negara itu tidak diperdebatkan

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andeas Hugo Pareira mengatakan bahwa RUU tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tidak boleh mengganggu independensi Komnas HAM.

Selama ini, ketentuan itu memang telah dimasukkan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, tetapi tidak disertai dengan sanksi tegas bagi partai politik

Terkait dengan pembelian sapi dari APBN oleh Presiden melalui Banpres, saya kira ini secara syar`i tidak ada soal (tidak bermasalah)

Keberlanjutan Dana Otsus menjadi salah satu substansi utama yang diperjuangkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Ini hal yang biasa dalam persoalan kenegaraan. Presiden sebagai kepala negara memang memiliki anggaran yang diperuntukkan membantu masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menyalurkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban pada Idul Adha 2026 menggunakan APBN, bagaimana hukum fikihnya?

Semoga pemerintah segera menyelesaikan harmonisasi dan Presiden dapat segera menurunkan Surpres

Komnas HAM meminta RUU No 39/1999 tentang HAM diarahkan untuk memperkuat mandat dan efektivitas lembaga HAM nasional.