Pasti tidak mungkin Bank Himbara mengambil keputusan sepihak. Semuanya mengikuti prosedural yang berlaku dan juga aturan yang berlaku, termasuk tata cara

Mantan Kepala PPATK Yunus Husein menegaskan perkara TPPU dapat diproses tanpa harus menunggu tindak pidana asal.

Dengan adanya digitalisasi dan lain-lain, mungkin itu mestinya tidak perlu sampai puluhan orang. Mungkin cukup 15 sampai 20 orang

Hal itu disampaikan mantan Kepala PPATK sekaligus ahli hukum perbankan, Yunus Husein saat menjadi ahli di sidang Praperadilan eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang memastikan ketersediaan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di NTT mencukupi.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman mendesak pemerintah, segera melakukan audit korporasi terhadap semua terduga pelaku Karhutla.

Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menginginkan lembaga tersebut memiliki kewenangan luas dalam menangani bencana.

Jangan sampai penegakan hukum hanya menangkap pelaku lapangan, sementara aktor yang memerintah, membiarkan, lalai memenuhi kewajiban pencegahan.

Penegakan hukum Karhutla memang harus menyentuh akar masalah. Selama ini, para pelaku di lapangan sering kali hanya menjadi korban atau pekerja.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat.