Pengambilan keputusan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, setelah delapan fraksi partai politik menyampaikan pandangannya secara tertulis.

Jadi ada yang curiga, ini jangan-jangan draf yang lama dipakai. Draf yang lama itu kan lebih ekstrem, cenderung bisa digunakan untuk menghabisi lawan politik

Penderitaan masyarakat akibat karhutla tidak seharusnya dijadikan bahan untuk memperbesar polarisasi politik atau membangun persepsi negatif.

Pemerintah harus melakukan audit berbasis data, bukan sekedar debat politik.

Kesepakatan DPR RI dengan demonstran terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak boleh berhenti sebagai obat penenang sesaat.

Pada pemilu tahun 2024, waktu dan sumberdaya politik banyak dihabiskan untuk prosedur administratif dan teknis

Tadi sudah disampaikan oleh pimpinan DPR, Pak Dasco, bahwa insyaallah RUU Perampasan Aset ini akan kami selesaikan pada tanggal 15 Desember tahun 2026

Dari awal kami mengatakan bahwa gedung DPR ini terbuka untuk menerima aspirasi dari masyarakat namun ada aturan dan mekanismenya.

Kami tadi minta izin untuk meninggalkan rapat paripurna untuk menerima teman-teman (AMPB)

Jadi partisipasi dari masyarakat jika ingin menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya, tentu saja akan kami terima di gedung DPR