Setelah melalui proses panjang selama lebih dari dua dekade, DPR RI akhirnya resmi mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).

Pegawai yang dipanggil itu atas nama Dimas Martah Alif (yang mewakilinya) selaku Staf Anti-Money Laundering (AML) PT BRI (Persero) Tbk.

Pengakuan hukum ini penting agar hubungan kerja domestik menjadi jelas dan memberikan perlindungan bagi semua pihak.

Pengesahan UU PPRT dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengakuan negara, perlindungan HAM serta keadilan sosial bagi pekerja rumah tangga.

Wakil Ketua Baleg DPR RI dari Fraksi PKB Iman Sukri menyoroti peran Ketum PKB Muhaimin Iskandar dalam mengawal RUU PPRT.

Ini menjadi hadiah Hari Kartini yang paling bermakna. Negara akhirnya hadir memberikan pengakuan dan perlindungan bagi PRT sebagai bagian dari pekerja

Lestari Moerdijat: Pengesahan UU PPRT Langkah Nyata Wujudkan Emansipasi PRT

Fraksi PKB DPR RI menyambut positif pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).

Pembahasan RUU Pemilu dipastikan tetap berjalan di tengah dinamika politik yang terus berkembang.