Ini bukan lagi soal kejadian alam semata. Ini soal bagaimana manusia, lewat kebijakan dan regulasi, gagal menjaga keseimbangan lingkungan.

Ketegasan ini diperlukan, untuk melindungi Manusia Indonesia dari kembali terjadinya bencana alam seperti banjir bandang dan longsor

Komisi V DPR RI menekankan pentingnya penguatan peran Kementerian PU dalam penanggulangan bencana, terutama dari sisi kewenangan dan skema pembiayaan.

Contohnya di Papua banyak lahan disana ternyata tidak layak, padahal peraturan jelas menegaskan setiap alih fungsi lahan harus berdampak baik bagi ekosistem.

Ada ribuan kawan-kawan kita yang tercatat sebagai korban bencana hidrometeorologi di Sumatera, Aceh, Sumut dan Sumbar. Tolong lah titik GPM-nya diperbanyak.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa anggaran untuk kebutuhan pencegahan bencana masih minim.

Pemkab Aceh Barat menetapkan status darurat bencana kebakaran hutan dan lahan selama 14 hari terhitung sejak 28 Januari hingga 10 Februari 2026.

Dari 61 korban yang teridentifikasi, 45 korban sesuai dalam daftar pencarian. Kemudian dua korban teridentifikasi namun tidak tercantum dalam daftar pencarian

Komisi VIII DPR RI memastikan akan merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Tim Search and Rescue (SAR) Gabungan memperluas pencarian korban bencana tanah longsor di Desa Pasirlangu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.