KemenHAM memperluas pengaturan perlindungan kelompok rentan dalam RUU HAM melalui penguatan prinsip anti diskriminasi, tindakan afirmatif.

Kementerian HAM menegaskan RUU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM untuk memperkuat kewenangan Komnas HAM, termasuk melalui penambahan fungsi penyidikan.

Sejumlah akademisi dan pakar hukum menyoroti berbagai persoalan mendasar dalam RUU HAM yang tengah disusun pemerintah

KPK didesak untuk menyelidiki dugaan pelanggaran prosedur dalam pangalihan aset milik Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang terletak di kawasan Cilandak Jakarta

DPR RI resmi menyetujui laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026.

Kemenkum menegaskan komitmennya mengamankan aset negara dari klaim ilegal

Berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan saran serta masukan dalam rapat kerja Badan Legislasi DPR RI bersama Kementerian Hukum RI.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan.

Penggeledahan berkaitan dengan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Tahun 2020-2026 yang menjerat Sugiri Sancoko.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menegaskan pentingnya memperkuat kepastian hukum saat meghitung kerugian negara pada perkara tindak pidana korupsi.