Pengaturan yang tegas diperlukan agar setiap perkara ditangani melalui mekanisme peradilan yang tepat dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran

Hal tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 260/PUU-XXIII/2025 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menekan pemulihan aset hasil tindak pidana juga menjadi bagian penting dalam upaya penegakan hukum.

Golkar mengusulkan penerapan sistem pemilu campuran dengan pembentukan Dapil nasional dalam pembahasan RUU Pemilu.

Kabinet Pemerintah Yaman secara resmi menyetujui rancangan undang-undang (RUU) untuk mengklasifikasikan milisi Houthi sebagai organisasi teroris.

DPR mendorong Kementerian Keuangan segera memanfaatkan Undang-Undang Satu Data Indonesia (SDI) yang baru disahkan untuk memperluas basis penerimaan pajak.

Kondisi tersebut turut berdampak pada buruknya pelayanan kesehatan, pemenuhan gizi warga binaan, hingga kebersihan lingkungan.

Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun mengatakan RUU Perampasan Aset menjadi salah satu regulasi yang dinantikan masyarakat.

Selamat bekerja dan akan mulai menyerap aspirasi masyarakat, partai politik, serta masukan-masukan lain yang dianggap perlu