Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menegaskan proses penyusunan RUU Perampasan Aset dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur.

Saya kira perlu penekanan. Dan penekanan tadi kalau Bang Riyono saya catat itu datanya bahwa ada PNBP denda korporasi Rp1,5 triliun. Saya kira kan masih kecil.

Menurut Andi, perbedaan biaya akibat kondisi geografis seharusnya menjadi dasar bagi negara untuk memberikan afirmasi

Komisi III DPR RI berkomitmen memastikan RUU Perampasan Aset menjadi payung hukum yang utuh, progresif, dan proporsional untuk memulihkan kerugian negara

Penyempurnaan terus dilakukan, terutama memasukkan dari para pakar dan lain-lain

Kesepakatan DPR RI dengan demonstran terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak boleh berhenti sebagai obat penenang sesaat.

Baleg DPR RI menyetujui RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai usul inisiatif DPR.

Beberapa hari belakangan, kami banyak mendapat masukan soal pemberlakuan UU Perampasan Aset ternyata bukan hanya untuk tindak pidana korupsi.

Artinya, tantangannya bukan sekadar mengganti satu rumus, tetapi membangun arsitektur data negara yang interoperabel, dinamis, aman dan akuntabel

Apa yang dilakukan oleh pimpinan DPR sudah sangat tepat dalam upaya mendengarkan masukan dari rakyat Indonesia.